Berita Jakarta
Badai PHK Makin Nyata, Bisnis Alas Kaki dan Garmen Korban Selanjutnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berdampak ke sektor bisnis garmen
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berdampak ke sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas kaki.
Hal itu disebabkan karena kedua sektor tersebut tengah mengalami penurunan orderan hingga 50 persen.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J Supit menjelaskan, penurunan orderan itu mengakibatkan adanya ancaman PHK karyawan yang cukup besar.
Terlebih, dua sektor itu juga mengandalkan orientasi ekspor ke Eropa hingga Amerika Serikat (AS), di mana kedua negara itu tengah mengalami penurunan perekonomian.
"Ada komoditas garmen dan sepatu itu karena permintaan dunia khususnya pasar Eropa dan Amerika menurun sekali, sehingga sepatu itu ordernya menurun sekali rata rata 50 % , garmen rata rata 30 % .
Jadi pabrik-pabrik ini mengalami masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," ujarnya kepada detikcom, Selasa (25/10/2022).
Anton mengakui akibat penurunan orderan, akan sulit bagi perusahaan mempertahankan karyawannya.
Ia juga mengkhawatirkan penurunan orderan hingga dampak PHK akan berlanjut hingga tahun 2023.
"Garmen dan sepatu ini diprediksi sampai akhir 2023, akhir tahun depan, karena orderannya itu," jelasnya.
Saat ini, pengusaha dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga tengah mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut.
Penurunan bisnis ini juga disebut terjadi pada startup, terutama yang telah melakukan PHK.
"Saya kira itupun yang dialami oleh startup dan lain-lain, karena risiko bisnis.
Baca juga: Pekerja yang Kena PHK Juga Bisa Dapat BSU Rp 600 Ribu, Ini Syarat dan Caranya
Baca juga: Bukan Cuma Pekerja Aktif, Pegawai yang Di-PHK Ternyata Bisa Dapat BSU Rp 600 Ribu dengan Syarat Ini
Itu situasi memang, tidak bisa kita generalisasi seakan-akan semua bermasalah ya, ada juga yang baik dan ada yang belum beruntung karena situasi dunia," tutur Anton.
Anton menambahkan, dampak PHK karyawan hanya akan menerpa sektor bisnis padat karya yang orientasinya juga ekspor.
"Makanya kalau dari garmen mereka minta penyelundupan itu diberantas, seperti banyak pakaian bekas yang masuk, faktanya ada dan banyak di pasar.
Itu kan tugas pemerintah memberantas," tutupnya.
Dia berharap ada kebijakan dari pemerintah juga untuk bahu-membahu menghindari masalah tersebut.
Ada beberapa permintaan pengusaha agar bisa dibantu mengatasi PHK.
"Kita tidak mungkin terus menerus mempertahankan pekerja saat nggak ada orderan atau nggak ada kerjaan.
Untuk mengurangi masalah PHK, kepada pemerintah kita meminta ada satu kebijakan untuk mengurangi jam kerja ada payung hukum untuk itulah.
Tetapi sistemnya no work no pay," lanjutnya.
Walaupun ada kekhawatiran berkaitan dengan badai PHK, Anton mengatakan tidak semua sektor bisnis di Indonesia mengalami masalah.
Baca juga: Lagi Verifikasi Berkas Lamaran CPNS, Wanita Pegawai Kemenkop Malah Perkosa 4 Rekan Kerjanya
Ia menyebut banyak sektor juga yang mengalami pertumbuhan, mulai dari batu bara, sawit, dan ekspor mobil.
"Jadi tidak bisa digeneralisasi seakan-akan memang semua bermasalah ada juga tumbuh baik dan ada juga yang belum beruntung karena situasi dunia," tutupnya.
Sudah Enam Perusahaan
Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 6 perusahaan yang mengumumkan PHK karyawan.
Tiga perusahaan pada September lalu, dan tiga perusahaan lagi pada Oktober ini.
Shopee Indonesia menjadi perusahaan pertama yang melakukan PHK karyawannya.
Perusahaan mengumumkan pada September 2022 kemarin.
Kabarnya cukup banyak karyawan yang terdampak dari PHK ini.
Setelah pengumuman Shopee Indonesia, selang beberapa hari, Tokocrypto melakukan PHK besar-besaran.
Perusahaan startup yang membuka platform perdagangan aset kripto melakukan PHK pada 45 orang.
Tokocrypto melakukan perubahan strategi bisnis, salah satunya dengan mengurangi 20