Breaking News:

Berita Banda Aceh

Kuasa Hukum M Zaini Tanggapi Keberatan Kajari Banda Aceh Soal Penangguhan Penahanan Kliennya

"Yang perlu dipahami penahanan rutan sifatnya tidak wajib. Tersangka/terdakwa bisa ditahan dalam bentuk tahanan lainnya, baik tahanan rumah atau...

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Tim kuasa hukum M Zaini dan Mirza saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. 

"Yang perlu dipahami penahanan rutan sifatnya tidak wajib. Tersangka/terdakwa bisa ditahan dalam bentuk tahanan lainnya, baik tahanan rumah atau tahanan kota," ujarnya lagi.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dua terdakwa dugaan korupsi, M Zaini yang tak lain adik Irwandi Yusuf (mantan Gubenur Aceh) dan Mirza mendapat penangguhanan penahanan dari tahanan badan menjadi tahanan kota.

Pengalihan itu terhitung sejak Jumat (11/11/2022), menindaklanjuti perintah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Selama ini, keduanya ditahan di Rutan Banda Aceh di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar sejak Senin 19 September 2022.

Seperti diketahui, M Zaini dan Mirza merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pelaksanaan turnamen sepak bola internasional Tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup (AWSC) tahun 2017.

Terhadap peralihan status tahanan tersebut, Kepala Kejati Aceh Bambang Baktiar SH MH dan Kepala Kejari Banda Aceh Edi Ermawan SHMH mengaku keberatan dengan penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

“Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pengalihan tahanan menjadi tahanan kota adalah tidak logis,” kata Kajari Banda Aceh Edi Ermawan melalui Kasi Intel Muharizal.

Menanggapi pernyataan Kajari Banda Aceh Edi Ermawan, Kuasa Hukum M Zaini, Zaini Djalil SH mengatakan bahwa penangguhan/pengalihan tahanan terhadap terdakwa itu adalah hak dan diatur dalam undang-undang.

Baca juga: M Zaini dan Mirza Jadi Tahanan Kota Kasus Korupsi Tsunami Cup

"Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim sesuai dengan tingkat kewenangan dan alhamdulillah dipertimbangkan," kata Zaini Djalil.

Ia menjelaskan bahwa legal standing tahanan kota tertera pada Pasal 22 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. 

"Yang perlu dipahami penahanan rutan sifatnya tidak wajib. Tersangka/terdakwa bisa ditahan dalam bentuk tahanan lainnya, baik tahanan rumah atau tahanan kota," ujarnya lagi.

Sebagaimana juga dalam banyak perkara di tingkat penyidikan, lanjut Zaini, ada yang ditahan dan tidak ditahan oleh penyidik kejaksaan dengan alasan subjektif. 

Oleh karenanya pejabat yang berwenang mengalihkan jenis penahanan terdiri atas penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved