'NasDem Enggak Takut Jokowi', Ada Kemungkinan Copot Menteri

JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI abstain terhadap usuluan pemerintah dalam memasukkan revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.

Keputusan NasDem ini dinilai sebagai sikap berani.

Pasalnya, partai pimpinan Ketua Umum Surya Paloh itu masih bagian dari koalisi pemeritahan Presiden Jokowi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti pun menyebutkan ada tiga alasan penting kenapa Partai NasDem abstain terhadap usuluan pemerintah dalam memasukkan revisi UU IKN ke Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Pertama, kata Ray, NasDem semakin hendak menampilkan posisinya saat ini yang kian renggang dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Terlebih, pascamengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

"Itu tadi, kerenggangan itu, NasDem mau mengatakan dia nggak ada takutnya sama Jokowi sekarang," kata Ray saat dihubungi, Jumat (25/11/2022).

Kemudian, kedua, Ray menduga akibat kerenggangan ini, langkah abstain NasDem merupakan bentuk penegasan terkait posisi pihaknya yang berbeda jalur dengan Jokowi.

Serta, lanjut Ray, masyarakat yang mendukung Anies adalah orang-orang yang cenderung menolak terkait pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Justru ini dibutuhkan NasDem juga untuk mempertegas posisi mereka yang bisa berbeda dengan Jokowi.

Baca juga: Demokrat-PKS Tolak Revisi UU IKN, NasDem Abstain

Baca juga: Ketua DPD NasDem Aceh Utara Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Mobil Dinas Senilai Rp 4 Miliar 

Ketiga, karena kecenderungan pemilih Anies itu menolak IKN," jelasnya.

Ray melihat, abstainnya NasDem ini masih langkah awal.

Sebab dirasa masih punya beberapa moril karena, pada mulanya NasDem turut mendorong Undang- Undang terkait IKN.

Namun, dia meyakini ke depannya langkah NasDem akan semakin terlihat kian berbeda.

Serta tidak menutup kemungkinan NasDem tak hanya abstain, tapi akan langsung menolak seperti yang telah dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).