Breaking News:

Bimtek

KKR Aceh Gelar Bimtek Petugas Pengambilan Pernyataan

Masthur mengatakan, kemampuan mengungkapkan kebenaran terbilang sebuah kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan begitu saja. Namun dibutuhkan teknik

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Peserta Bimtek terhadap petugas pengambilan pernyataan berfoto bersama usai pelaksanaan kegiatan itu di Hotel Kryiad Muraya, Senin (29/11/2022). 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menggelar bimbingan teknis (bimtek) terhadap petugas pengambilan pernyataan.

Kegiatan yang dilaksana di Hotel Kryiad Muraya berlangsung selama dua hari dari 28 -29 November 2022.

Ketua KKR Aceh Masthur Yahya mengatakan, tujuan dari pengambilan pernyataan adalah untuk mengungkap peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu.

“Tujuan utama dari pengambilan pernyataan adalah untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran HAM berat, motif, ekonomi, dan sosial yang telah rusak akibat konflik masa lalu yang diamanahkan kepada KKR Aceh untuk dicarikan penyebabnya,” ujar Masthur Yahya, Senin (28/11/2022).

50 Korban Konflik Rumoh Geudong Pertanyakan Bansos KKR Aceh

Masthur mengatakan, kemampuan mengungkapkan kebenaran terbilang sebuah kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan begitu saja. Namun dibutuhkan teknik, tidak hanya mencatat tetapi juga bagaimana beradaptasi dengan cerita yang didengarnya.

“Termasuk bagaimana cara untuk mengambil pernyataan yang disesuaikan dengan kearifan dan budaya setempat. Sehingga pencatatan ini dapat disajikan dalam bentuk data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam laporan,” katanya.

Masthur meminta kepada peserta bimtek dapat dijadikan sebagai tempat sharing pengalaman antara yang sudah berpengalaman dengan yang baru.

“Peserta nantinya akan mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengambilan pernyataan,” sebutnya.

Sementara Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Syukri dalam sambutannya menyampaikan, pengambilan pernyataan terhadap korban konflik atau korban pelanggaran HAM masa lalu bukanlah pekerjaan yang santai, tapi pekerjaan yang serius dan berat.

“Sebetulnya para Komisioner, Pokja dan Petugas Pengambil Pernyataan menyandang tugas yang sangat berat. Dari nama lembaga saja tugasnya sudah berat, yaitu Komisi Kebenaran, yang artinya yang kita lakukan harus benar. Jadi karena namanya sudah komisi kebenaran, masyarakat berharap melalui kerja kita bisa mengungkap apa yang terjadi di masa lalu,” ucapnya.

KKR Aceh Bangun Prasasti untuk 12 Korban Konflik di Kompleks Masjid Hudaibiyah

Syukri menyebutkan, KKR Aceh sebagai lembaga indeenden non struktural yang dibentuk berdasarkan MoU Helsinki dan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013. Sehingga dalam pengambilan pernyataan harus memastikan agar dilakukan dengan sangat berhati-hati, jangan sampai memaksa dan membuka luka lama.

“Maka untuk pengambilan pernyataan ini harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah terlatih. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas di lapangan sebagai ujung tombak untuk kegiatan ini,” pungkasnya.

Bimtek petugas pengambilan pernyataan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pokja KKR Aceh, Perwakilan CSO, dan para petugas pengambilan pernyataan dari 15 kabupaten/kota.(*)

Izin Lanjutan Liga 1 2022/2023 Diyakini Keluar Besok, Ini Tanggapan PT LIB 

AS Berupaya Bebaskan Bintang Bola Basket Brittney Griner, Tukar Dengan Mantan Marinir Rusia

Krisis Listrik Jadi Pemicu Perdebatan Sengit Presiden Ukraina dan Wali Kota Kiev

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved