DPRK Aceh Timur Minta PTPN 1 Tak Meminta Karyawan Pensiun Mengosongkan Rumah Dinas

"Sebagai wakil rakyat kami mohon kepada pihak PTPN 1 agar ada solusi yang terbaik, karena mereka (karyawan pensiunan) sudah uzur, dan tak punya apa-apa lagi, jadi kalau disuruh pindah mereka mau tinggal di mana, semoga ada solusi secara hati nurani," pinta Oyong.

Laporan Seni Hendri Aceh Timur 

SERAMBINEWS.COM, IDI - DRPK Aceh Timur, meminta pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 yang ada di Aceh Timur, tidak terlalu kejam dengan meminta karyawan yang telah pensiun untuk segera mengosongkan rumah dinas. 

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, Ketua Komisi B Ibrahim alias Panglima Odon, dan Anggota DPRK lainnya Zulfadli Oyong, Sartiman, dan Edi Darmansyah, dalam pertemuan di gedung DPRK Aceh Timur, Selasa (13/12/2022).

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur PTPN 1 Aceh, Ahmad Gusmar Harahap, didampingi Kabag Sekretariat perusahaan Yantri Bakti Putera, dan Kasubag Humas Komunikasi Perusahaan M Febriansyah.

Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, mengatakan tujuan pihaknya memanggil direktur PTPN 1 untuk mencari solusi terkait laporan warga (Karyawan PTPN 1 yang sudah pensiun) yang diminta perusahaan mengosongkan rumah dinas baik di PTPN Julok, PTPN Kebun Karang Inong, dan PTPN di Birem Bayeun.

Anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai NasDem, Zulfadli Oyong dan Sartiman mengatakan kurang elok pihak PTPN Julok Rayeuk, meminta karyawan pensiunan untuk segera meninggalkan rumah dinas perumahan, sementara mereka sudah lanjut usia dengan umur 60 tahun ke atas, selain itu Santunan Hari Tua mereka dicicil oleh perusahaan.

"Sebagai wakil rakyat kami mohon kepada pihak PTPN 1 agar ada solusi yang terbaik, karena mereka (karyawan pensiunan) sudah uzur, dan tak punya apa-apa lagi, jadi kalau disuruh pindah mereka mau tinggal di mana, semoga ada solusi secara hati nurani," pinta Oyong.

Baca juga: PTPN 1 Bantu Sembako Untuk Korban Banjir di Aceh Utara 

Sementara itu, Anggota DPRK Sartiman, mengatakan pihak PTPN mengutus pihak keamanan untuk meminta karyawan pensiunan untuk meninggalkan rumah.

Sehingga hal ini menimbulkan trauma bagi warga seperti masa konflik dulu. 

Menindaklanjuti keluhan warga ini, ungkap Sartiman, ia berharap ada kebijakan terbaik dari pihak PTPN Julok Rayeuk.

"Kami juga mohon kepada pihak PTPN agar mengevaluasi pimpinan manajemen PTPN Julok Rayeuk. Kami berharap pimpinan PTPN Julok Rayeuk ke depan lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang telah rusak yang digunakan perusahaan mengeluarkan hasil produksi selama ini," ungkap politisi dari Partai NasDem ini.

Anggota DPRK lainnya Edi Darmansyah, juga meminta PTPN mencari solusi terbaik bagi pensiunan karyawan PTPN di Kecamatan Birem Bayeun, yang diminta mengosongkan rumah dinas.

Edi mengaku heran dengan sikap PTPN Birem Bayeun , yang meminta karyawan pensiunan dari PTPN meninggalkan rumah dinas.

Seperti di Desa Paya Rambong, Kecamatan Birem Bayeun, jelas Edi, desa tersebut berada dalam Hak Guna Usaha PTPN.

Baca juga: PTPN 1 Aceh Berbagi 10.000 Paket Takjil Berkah Ramadhan di Tiga Daerah 

 "Jadi kalau diminta dikosongkan rumah, siapa nanti jadi warga paya Rambong sementara penduduknya hanya 40 kepala keluarga, bisa-bisa nanti desa akan hilang," ungkap Edi.

Selain itu, Edi juga meminta perusahaan memperhatikan jalan yang digunakan 7 desa di daerah itu, dan memperbaiki jembatan yang rusak.

"Tahun ini saya bantu perbaiki satu jembatan, karena itu selebihnya kita mohon perhatian pihak PTPN memperbaiki jalan dan jembatan rusak," pinta Edi.

Setelah mendengar semua uneg-uneg yang disampaikan anggota DPRK, kemudian Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, meminta agar pihak PTPN memperbaiki manajemen, dan lebih mengakomodir keluhan keluhan karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan.

Baca juga: Komisi III DPRA Sorot Limbah Pabrik Sawit PTPN 1

Tanggapan Direktur PTPN 1 Aceh

Direktur PTPN 1 Aceh, Ahmad Gusmar Harahap, mengaku sebagai direktur ia hanya menjalankan tugas dan amanah  yaitu menjalankan perusahaan, dan mengamankan seluruh aset perusahaan.

Terkait pengosongan rumah dinas, ungkap Ahmad Gusmar, saat ini ada 714 karyawan pensiunan yang masih menempati rumah dinas. 

"Di perusahaan manapun karyawan pensiunan harus mengosongkan rumah dinas karena itu aset perusahaan. Kenapa kami minta mengosongkan rumah dinas karena begitu aturannya, dan saat ini ada 639 karyawan aktif nggak tinggal di rumah dinas dan terpaksa perusahaan berikan biaya sewa rumah, memang secara hati nurani ini kejam, tapi secara aturan tidak ada aturan perusahaan menyiapkan rumah atau lahan pengganti," ungkap Ahmad Gusmar Harahap.

Sedangkan terkait Santunan Hari Tua yang dibayar cicil oleh perusahaan, hal ini karena perusahaan terus mengalami kerugian, bahkan gaji karyawan tersendat. 

Namun, sejak tahun 2021 proses pencicilan berjalan lancar.

Anggota DPRK Zulfadli Oyong, mengatakan setelah melalui perdebatan panjang pihak PTPN sepakat akan membentuk tim dan akan mengkroscek serta mendata karyawan yang pensiun, 

Santunan Hari Tua karyawan, dan karyawan yang merehab rumah dinas agar biayanya diganti pihak perusahaan atau karyawan diperbolehkan mengambil kembali bahan-bahan yang digunakan untuk rehab rumah dinas selama ditempati.(*)

Baca juga: PTPN 1 Aceh Berbagi 10.000 Paket Takjil Berkah Ramadhan di Tiga Daerah