Rakor Penetapan Program Kerja TPAKD 2023, OJK Dorong Pembentukan LKMS dan Desa Wisata

Rakor itu sendiri merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata OJK Aceh bersama pemerintah daerah, untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi melalui program-program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terlaksana di tahun 2022.

Laporan Indra WIjaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh (OJK Aceh) bersama Pemerintah Provinsi Aceh, menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Tahun 2022 & Pembahasan Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2023. 

Rakor itu sendiri merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata OJK Aceh bersama pemerintah daerah, untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi melalui program-program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terlaksana di tahun 2022.

Kepala OJK Aceh, Yusri mengatakan, pihaknya akan terus proaktif dan kolaboratif mengajak para stakeholder, untuk terus bersinergi meningkatkan akses keuangan masyarakat Aceh melalui program-program yang ditetapkan.

Program tersebut meliputi, digitalisasi keuangan melalui implementasi QRIS di Provinsi Aceh. 

Program itu ditujukan mempermudah proses transaksi pelaku UMKM di Aceh. 

"Implementasi program di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 28.092 merchant posisi November 2022 atau meningkat sebesar 561,84 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 5.000 merchant," kata Yusri di Hotel Ayani, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

Kemudian, program gerakan menabung pelajar.

Dimana sepanjang tahun 2022, jumlah tabungan pelajar melalui simpel/tabungan anak BAS mengalami peningkatan sebanyak 36.971 rekening atau meningkat sebesar 184,85 % dari target yang ditetapkan sebanyak 20.000 rekening.

Baca juga: Dukung Penguatan Perbankan Syariah, OJK Serahkan SK BPR Artha Aceh Sejahtera Jadi BPRS

Program peningkatan investor muda di Pasar Modal, yang mana program itu bertujuan agar para mahasiswa di Aceh melek akan investasi. 

Saat ini sendiri, program itu mengalami peningkatan sebanyak 35.008 rekening atau meningkat sebesar 350,01 % dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 rekening.

"Lalu ada Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Program ini bekerjasama dengan PT LKMS Mahirah Muamalah dan di tahun 2022 LKMS Mahirah Muamalah telah menyalurkan K/PMR sebanyak 257 debitur dengan nominal sebesar Rp1.882.000.000,- sejak Januari sampai dengan November 2022," jelasnya.

Terakhir dalam TPAKD 2022, ada program Gerakan Cerdas Keuangan Syariah. 

Program tersebut kata Yusri, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh terkait dengan keuangan syariah.

Pihaknya juga telah launching aplikasi Aceh Preneur pada Bulan Juli 2022 sebagai aplikasi pengembangan kewirausahaan terpadu dan saat ini terdata 2.167 pelaku UMKM yang tergabung.

"Selanjutnya, adanya Program Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh (JPSA) yang telah masuk ke dalam Prolegda dengan target pada tahun 2022 diharapkan dapat direalisasikan melalui Qanun," pungkasnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kirim Dua Nama Calon Dirut Bank Aceh Syariah ke OJK, Dari Internal dan Luar Aceh

Dorong pembentukan LKMS dan desa wisata

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri mengatakan, untuk rencana program kerja TPAKD 2023, ia mendorong agar pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan potensi apa yang ada di daerahnya.

Nantinya, jika ada potensi itu, semua industri keuangan akan berkolaborasi untuk membantu masyarakat atau daerah yang belum terbuka akses keuangannya. 

Tak ada batasan program yang diajukan.

"Tapi kita berharap, pilih program daerah yang betul-betul dibutuhkan. Kemudian, realistis atau memungkinkan untuk dilakukan. Dan harus dipetakan siapa saja yang harus diajak kolaborasi," jelasnya Yusri kepada Serambinews.com.

Selain itu ia juga berharap, agar setiap daerah di Aceh untuk mengajukan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan  pembentukan desa wisata di setiap kabupaten/kota.

"Cukup satu saja setiap daerah. Misal LKMS tadi, dibentuk agar lebih tepat sasaran. Setiap daerah di Aceh juga  punya potensi wisata masing-masing," ungkapnya.

Karena hal itu pula, pihaknya menginisiasi agar ada setiap kabupaten ada satu desa wisata yang ditunjuk. 

Mulai dari infrastruktur dan sebagainya dibangun. 

Nantinya, pihaknya akan melihat potensi apa dari sisi akses keuangannya.

"Seperti di Bener Meriah contohnya, ada kolam pemandian air panas. Nah bagaimana itu dijadikan objek wisata, tak hanya masyarakat gampong saja yang akses. Jadi dikelola secara benar dan di-publish ramai-ramai," pungkasnya. (*)

Baca juga: Dukung Penguatan Perbankan Syariah, OJK Serahkan SK Konversi BPR Artha Aceh Sejahtera Jadi BPRS