OJK: Daerah Harus Punya Desa Wisata

BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh (OJK Aceh) bersama pemerintah Aceh, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Tahun 2022 serta Pembahasan Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2023.

Rakor itu sebagai bentuk kontribusi nyata OJK Aceh bersama pemerintah daerah, untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi melalui program-program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah terlaksana di tahun 2022.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri, mengatakan, untuk rencana program kerja TPAKD 2023, ia mendorong agar pemerintah kabupaten/kota memetakan potensi yang ada di daerahnya.

Jika ada potensi itu, katanya, semua industri keuangan akan berkolaborasi untuk membantu masyarakat, atau daerah yang belum terbuka akses keuangannya.

Tak ada batasan program yang diajukan.

"Tapi kita berharap, pilih program daerah yang betul-betul dibutuhkan.

Kemudian, realistis atau memungkinkan untuk dilakukan.

Dan harus dipetakan siapa saja yang harus diajak kolaborasi," jelasnya kepada Serambi, di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

Dia juga berharap, setiap daerah di Aceh untuk mengajukan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan pembentukan desa wisata di setiap kabupaten/kota.

Baca juga: Pj Gubernur Kirim Dua Nama Calon Dirut Bank Aceh Syariah ke OJK, Dari Internal dan Luar Aceh

Baca juga: Bank Aceh Syariah Seleksi Calon Dirut, Dua Calon yang Diajukan Nova Iriansyah Ditolak OJK karena Ini

"Cukup satu saja setiap daerah.

Misal LKMS tadi, dibentuk agar lebih tepat sasaran.

Setiap daerah di Aceh juga punya potensi wisata masing-masing," ungkapnya.

Karena hal itu pula, pihaknya menginisiasi agar ada setiap kabupaten ada satu desa wisata yang ditunjuk.

Mulai dari infrastruktur dan sebagainya dibangun.

Nantinya, pihaknya akan melihat potensi apa dari sisi akses keuangannya.