DPRA Curiga Ada Sindikat Dibalik Terdamparnya Imigran Rohingya, Perlu Dilakukan Investigasi

BANDA ACEH - Terdamparnya imigran Rohingya di Aceh yang terus saja berulang menimbulkan kecurigaan adanya sindikat perdagangan manusia (human trafficking) dibalik peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, Komisi I DPRA mendesak untuk dilakukan investigasi terhadap kasus terdamparnya para imigran Rohingya.

Kecurigaan itu memang cukup mendasar, karena selama ini banyak imigran yang ditampung justru kemudian melarikan diri dari kamp penampungan.

Bisa jadi, Aceh hanya dijadikan sebagai pintu transit bagi para imigran untuk bisa masuk ke Malaysia.

Oleh karena itu, Komisi I DPRA berencana akan akan mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan pihak terkait untuk membicarakan penanganan etnis Rohingya yang terdampar di Aceh.

"Menanggapi kondisi ini yang sudah berulang, kami dari Komisi I berencana akan mengadakan rakor dengan berbagi pihak, baik dengan Pemerintah Aceh dan Kemenkumham Aceh, karena menyangkut dengan Imigrasi, Polisi, dan Bakamla (Badan Keamanan Laut)," kata Ketua Komisi I DPRA, Iskadar Usman Al Farlaky SHi, MSi kepada Serambi, Selasa (27/12/2022).

"Kita juga mengundang unsur Pemerintah Pusat, IOM, dan UNHCR.

IOM dan UNHCR kita harapkan tidak lepas tanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab jika benar mereka (Rohingya) pengungsi internasional," sambungnya.

Iskandar mengatakan, jika etnis Rohingya yang terdampar di Aceh adalah para pencari suaka politik, maka IOM dan UNHCR harus bisa memfasilitasi pemindahan ke negara yang bisa menampung mereka.

Namun untuk sementara, Iskandar meminta Pemerintah Aceh dan kabupaten untuk memberikan perlindungan, terutama kepada anak-anak, dengan memberikan makanan dan obat-obatan.

"Secara kemanusiaan, kita harapkan pemerintah daerah kita bisa memberi perlindungan penyediaan obat-obatan, makanan, pakaian, namun dengan batas waktu tertentu," ujar Iskandar.

Di samping itu, pemerintah daerah menurut Iskandar juga harus melakukan koordinasi cepat dengan pemerintah pusat terkait keberadaan pengungsi internasional ini, apalagi ada isu mereka sebagai pencari suaka politik.

Baca juga: 39 Orang Imigran Rohingya Harus Diinfus

Baca juga: Pemerintah Aceh Diminta Koordinir Penanganan Pengungsi Rohingya, LSM: Segera Bentuk Satgas PPLN 

Demikian juga dengan pemerintah pusat, juga harus merespons cepat sehingga ada penangganan yang terukur.

"Artinya, pemerintah melalui departemen luar negeri dan juga aparat penegak hukum harus melakukan investigasi dan penyelidikan apa yang melatarbelakangi sehingga imigran Rohingya datang ke Aceh," ungkapnya.

"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya menjadikan Aceh sebagai daerah transit dan kemudian mereka masuk ke Malaysia," lanjut politikus Partai Aceh ini.

Hal ini dikatakannya, perlu dilakukan mengingat selama ini banyak etnis Rohingya yang melarikan diri dari tempat penampungan sementara yang telah disediakan pemerintah.

"Seperti baru-baru ini di Lhokseumawe, mereka melarikan diri.

Ini menunjukkan bahwa mereka tidak murni sebagai pencari suaka politik.

Lalu siapa yang memfasilitasi pelarian mereka? Siapa yang menampung mereka? Kemana mereka melarikan diri? Ini juga harus diselidiki dan harus diusut secara tuntas," tegas Iskandar.

"Apakah benar ada indikasi, misalnya terlibat sindikat human trafficking.

Mereka punya agen di Aceh dan Indonesia, kemudian mereka dibawa melalui Sumatera Utara dan masuk ke Malaysia dan di Malaysia mereka mencari kerja," imbuh Ketua Komisi I DPRA.

Iskandar menegaskan, kondisi ini harus diselidiki sehingga Aceh tidak terus menerus dijadikan sebagai zona transit oleh imigran etnis Rohingya dengan berbagai alasan kemanusiaan seperti boat rusak dan BBM habis.

"Kita juga tidak bisa serta merta mendengar dan mengakui apa yang mereka sampaikan ke kita.

Berbulan-bulan di laut.

Baca juga: IOM Kirim Tim Asesmen Tangani Imigran Rohingya, belum Pastikan Kesamaan Kelompok di Ladong dan Pidie

Inikan seperti ada persoalan baru di mana menjelang akhir tahun selalu ada kejadian ini.

Bukan terdampar ke daerah lain, khusus ke Aceh," terang dia.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta menampung etnis Rohingya, sementara banyak kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 58 imigran Rohingya terdampar di bibir pantai kompleks Cagar Budaya Indrapatra, Gampong Ladong, Aceh Besar, Minggu (25/12/2022).

Sehari kemudian, Senin (26/12/2022), sebanyak 174 orang lainnya (sebelumnya dilaporkan 185) kembali terdampar di pantai Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Pidie.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang dikonfirmasi Serambi belum bisa memastikan apakah mereka yang terdampar di Pidie merupakan bagian dari kelompok yang terdampar di Aceh Besar.

IOM juga sudah mengirimkan tim tanggap darurat ke lokasi dan saat ini sedang dilakukan asesmen kesehatan bersama dengan pemerintah setempat.

"Saat ini kami belum bisa memastikan apakah kelompok kedatangan ini (di Aceh Besar) termasuk dari kapal lain yang terlihat dan yang telah dilaporkan pihak media," pungkasnya. (mas/i)

Baca juga: 174 Rohingya Direlokasi ke SMPN 2 Muara Tiga Pidie

Baca juga: Polisi Data Imigran Rohingya Terdampar di Pidie, Kabid Humas: Perlu Koordinasi Lintas Sektoral