Pejabat PBB Temui Wakil Perdana Menteri Taliban, Bahas Larangan Perempuan Bekerja dan Pendidikan

SERAMBINEWS.COM, KABUL - Seorang pejabat senior PBB di Afghanistan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Taliban untuk membahas larangan perempuan bekerja untuk kelompok non-pemerintah.

Keputusan pemerintah Taliban melarang perempuan bekerja di LSM telah mendorong badan-badan bantuan internasional besar untuk menghentikan operasi di negara itu.

Dilansir, AFP, Senin (02/01/2023), larangan itu menimbulkan kekhawatiran, orang akan kekurangan makanan, pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan penting lainnya.

Dimana, lebih dari setengah populasi Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak.

Badan-badan bantuan telah memperingatkan larangan itu akan memiliki konsekuensi bencana dan ratusan atau ribuan warga Afghanistan akan mati karena keputusan Taliban.

Wakil Kepala Misi PBB di Afghanistan, Potzel Markus, bertemu dengan Maulvi Abdul Salam Hanafi di ibu kota Kabul untuk membahas larangan tersebut, serta langkah-langkah lain termasuk melarang perempuan masuk universitas.

Baca juga: Kepala Dewan HAM PBB Desak Taliban Akhiri Pembatasan Mengerikan Terhadap Perempuan Afghanistan

“Melarang perempuan untuk bekerja di organisasi non-pemerintah, menolak anak perempuan dan perempuan dari pendidikan dan pelatihan, merugikan jutaan orang di Afghanistan," ujarnya.

dan mencegah pengiriman bantuan vital kepada pria, wanita, dan anak-anak Afghanistan,” kata misi PBB.

Potzel, pejabat PBB terbaru yang bertemu dengan kepemimpinan Taliban di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas pembatasan kebebasan perempuan di Afghanistan.

Sebelumnya, seorang penjabat Kepala Misi PBB Ramiz Alakbarov bertemu Menteri Ekonomi Qari Din Mohammed Hanif.

Hanif mengeluarkan larangan LSM pada 24 Desember, diduga karena perempuan tidak mengenakan jilbab dengan benar.

Dia mengatakan, setiap organisasi yang ditemukan tidak mematuhi perintah itu akan dicabut izinnya.

Badan-badan bantuan telah memberikan layanan dan dukungan penting dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk di Afghanistan.

Baca juga: Sekjen PBB Tegaskan Larangan Taliban ke Perempuan Tidak Dapat Dibenarkan dan Harus Dicabut

Pengambilalihan Taliban pada tahun 2021, ketika pasukan AS dan NATO berada di minggu-minggu terakhir penarikan mereka setelah 20 tahun perang, membuat ekonomi Afghanistan terpuruk,

Bahkan, mengubah negara itu dengan jutaan orang ke dalam kemiskinan dan kelaparan.