Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Ketum Gerindra dan PPP ke Istana

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle atau perombakan kabinet menteri Indonesia Maju berhembus semakin kencang.

Hal itu menyusul peryataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membuka kemungkinan reahuffle dilakukan dalam waktu dekat.

Meski tak secara gamblang memastikan harinya, namun lewat peryataan Presiden Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, pada Kamis (5/1), menunjukan bahwa reshuffle kian dekat.

Tentu, isu reshuffle ini kembali muncul karena adanya dorongan dari partai koalisi pemerintahan. Yakni, PDI Perjuangan (PDIP) secara terang-terangan meminta Presiden melakukan reshuffle kabinet kepada menteri dari Partai NasDem.

Tentu, hal itu butut dari deklarasi calon presiden (Capres) yang dilakukan Partai pimpinan Surya Paloh itu untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

PDIP berpandangan bahwa deklarasi yang dilakukan Partai NasDem itu bentuk 'perlawanan' terhadap Presiden Jokowi. Apalagi, saat ini Partai NasDem masih berada di dalam koalisi pemerintahan.

Selain itu, sikap yang diambil Partai NasDem juga dinilai sebagai bentuk ketidaksolidtan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi. Karena, NasDem akan sibuk menyiapkan panggung bagi Anies Baswedan dan bukan melenggangkan jalannya pemerintahan Jokowi hingga 2024.

Kabar reshuffle ini pun semakin kuat lantaran Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi.

Baca juga: Bos Kartel Narkoba Ditangkap, Pria Bersenjata Kepung Kota Meksiko, Bakar Kendaraan dan Serbu Bandara

Baca juga: PBB Hentikan Penyelidikan Pembantaian di Penjara Ukraina, Tidak Ada Jaminan keamanan

Pada Jumat (6/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rencana kerja Kementerian Pertahanan.

"Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari mendatang," ujar Bey kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut menurutnya, Menhan mengundang Presiden untuk hadir dalam acara Rapim Kemenhan.

"Pak Menhan juga mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Presiden, jika belum ada agenda pada waktu yang sama," katanya.

Tentu, pertemuan itu diprediksi tak berbicara soal acara yang akan digelar oleh Kementerian Pertahanan. Namun, akan ada sejumlah pembicaraan politik mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan.

Beberapa hari sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono juga dikabarkan menghadap Presiden Jokowi di Istana.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek pun membenarkan kabar pertemuan Plt Ketua Umumnya dengan Presiden Jokowi.

Meski tak mengetahui persis apa yang menjadi pembicaraan keduanya, Awiek menyebut bahwa tentu ada hal yang dibahas menyangkut politik. Apakah terkait soplal reshuffle kebinet, Anggota DPR RI ini pun tak bisa memastikan.

"Terakhir minggu lalu beliau (Mardiono) di panggil Presiden untuk koordinasi," kata Awiek.

"Ya pembicaraannya enggak tau, tapi kan namanya Ketum partai diundang presiden kan pasti membicarakan hal politik," sambungnya.

Awiek juga menegaskan, bahwa Partai berlambang Ka'bah ini pun siap jika diminta untuk menyiapkan kader yang akan dimasukan ke dalam Kabinet menteri. Namun, ia juga menegaskan bahwa partainya juga siap jika tak diminta oleh Presiden.

Menurut Awiek, hal terpenting saat ini bagimana bisa menghadirkan politik kebangsaan.

"Sebagai partai politik anggota koalisi PPP pada prinsipnya siap ditugaskan ataupun siap tidak ditugaskan," ucap Awiek.

"Karena bagi PPP, politik kebangsaan itu yang terpenting. Soal jabatan kan sarana, media untuk mengabdi kepada bangsa," jelasnya.

Sementara, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo dapat kapan saja melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Ma'ruf, menteri yang bakal direshuffle, adalah yang memiliki kinerja kurang baik.

"Kalau soal resufle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle. Kalau dilihat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik," ujar Ma'ruf di Masjid At-Taqwa, Matraman, Jakarta, Jumat.

Dirinya mengatakan Jokowi selama ini menyerap semua informasi mengenai kinerja para menteri.

Meski begitu, Ma'ruf menegaskan bahwa Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menterinya.

"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan
semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan seluruh keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Jokowi.

"Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," pungkas Ma'ruf. (Tribun Network/Yuda).