YARA Nilai KSOP Meulaboh Lalai Dalam Pengawasan, Soal Kecelakaan Kapal Nelayan di Laut

"Kalau dilihat peristiwa berulang dua tahun berturut-turut, ini kan jelas sekali KOSP Meulaboh ini lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan lalu lintas laut," kata Hamdani.

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menduga pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Meulaboh, lalai dalam melakukan pengawasan terkait seringnya terjadi kecelakaan kapal nelayan di laut.

Peristiwa selama ini dilihat dari sejumlah kecelakaan yang terjadi di laut, berupa tabrakan antara kapal nelayan dengan kapal besar (vessel) yang berada di kawasan perairan Meulaboh.

“Dari data yang kita peroleh 9 Agustus 2021 lalu, satu unit boat nelayan hancur ditabrak dan diduga merupakan kapal pengangkut barang milik salah satu perusahaan batubara, dan kejadian yang sama kini terjadi di penghujung tahun 2022,” ungkap Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani kepada Serambinews.com, Sabtu (7/1/2022).

Dikatakannya, bahwa boat nelayan kembali menabrak mooring bollard atau mooring buoy milik kapal pengangkut batubara PT Mifa Bersaudara, karena disebut-sebut tidak memasang pelampung sebagai penanda.

"Kalau dilihat peristiwa berulang dua tahun berturut-turut, ini kan jelas sekali KOSP Meulaboh ini lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan lalu lintas laut," kata Hamdani.

Ia menambahkan, bahwa seharusnya sebagai otoritas yang secara aturan diberikan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan tidak main-main dengan tugasnya.

Baca juga: VIDEO - Basarnas Jemput Jasad Warga Asing Korban Kecelakaan Laut di Samudera Hindia

Salah satu tugas yang paling urgent dilakukan oleh KSOP sebut Hamdani, yakni mengatur arus lalu lintas terhadap ke luar masuk kapal ke pelabuhan  serta mengawasi sistem keselamatan baik bagi kapal yang melabuhkan atau mengikat jangkar.

 Apakah sudah sesuai prosedur atau belum, guna mencegah terjadinya kecelakaan.

"Selama ini kami telah menerima berbagai keluhan dari nelayan, terkait berbagai persoalan yang terjadi di laut. Kita berharap pihak KSOP harus selangkah lebih maju, untuk menjaga lalu lalang kapal kapal di pelabuhan jetty khususnya. Karena di sana ada berbagai kapal-kapal besar yang bersandar. Jangan sampai mengganggu aktivitas para nelayan dalam mencari ikan," ungkapnya.

Selain itu, Hamdani, juga mempertanyakan keberadaan rambu-rambu lalu lintas laut yang menjadi tanggung jawab KSOP.

Apakah berfungsi dengan baik atau tidak, terutama menyangkut sistem navigasi.

Karena itu ia meminta KSOP Meulaboh, melihat kembali mekanisme dan aturan yang ada, jangan sampai kehadiran kapal perusahaan merusak kearifan lokal yang selama ini telah terjaga dengan baik oleh para nelayan.

"Pihak KSOP mempunyai tugas.  Jadi ini harus betul- betul diperhatikan, seperti ketika ada kapal besar yang parkir, jangan sampai ada talinya yang panjang tidak nampak pada nelayan saat malam hari yang menyebabkan para nelayan tersangkut. Minimal ada dipasang rambu rambu sebagai petunjuk," ujarnya.

Baca juga: Sakit Tiba-tiba dalam Boat Saat Melaut, Nelayan Aceh Barat Meninggal di Perairan Meulaboh

Ia juga mendesak, KSOP kembali memantau terhadap keberadaan mooring buoy atau mooring bollard, yang merupakan tempat mengikat kapal-kapal khusus (barge) yang penempatannya saat ini berada di dalam area perairan pelabuhan terminal khusus perusahaan.

Apakah sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku dari distrik navigasi dan KSOP.

Seharusnya dari pihak KSOP dan distrik navigasi memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap keberadaan mooring buoy dan rambu lalu lintas laut secara benar, sesuai aturan yang berlaku, agar tidak salah persepsi, penafsiran atau pengertian kepada para nelayan.

Supaya antara perusahaan dan nelayan, bisa saling berdampingan dan saling bersinergi tanpa ada gesekan atau konflik.

Anehnya, kata dia, KSOP selama ini bahkan terkesan lepas tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya menjadi kewenangan mereka.

Bahkan menyalahkan pihak lain, seperti perusahaan pemilik kapal dalam peristiwa kecelakaan.

Padahal menurutnya, kecelakaan terjadi lantaran KSOP tidak bekerja maksimal dalam melakukan pemantauan dari aktivitas kapal-kapal besar di perairan laut Meulaboh.

"Jadi KSOP harus segera memperbaiki diri serta mekanisme pengelolaan pelabuhan dan perairan yang baik dan aman, bukan lepas tanggung jawab. Jangan cuma pintar mencari pemasukan atau retribusi jasa laut saja dong," ungkapnya.

Hamdani juga mengancam, jika di tahun 2023 ini kecelakaan laut masih terjadi maka ia akan melaporkan kinerja KSOP Meulaboh ke Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Kapal 12 GT Tenggelam Diterjang Badai di Perairan Meulaboh, Begini Kejadian Hingga Bisa Diselamatkan

Kepala KSOP: kita cari solusi terbaik

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Meulaboh, Sutarmo, saat dikonfirmasi Serambinew.com, Sabtu (7/1/2023) mengatakan, menurutnya jika dikatakan lalai dalam melakukan pengawasan juga tidak bisa bilang demikian.

Jika kedepan harus pakai lampu, diupayakan pakai lampu, supaya nelayan aman dan nyaman berlayar di laut.

“Tentunya kita akan sikapi semua, namanya keluhan masyarakat harus kita sikapi. Diminta boat melengkapi berbagai surat-surat penting, karena jika ada peristiwa mudah diklaim,” kata Sutarmo yang baru menjabat saat ini.

Menurutnya, dalam dua minggu kedepan setelah ia pulang dari Jakarta akan dilakukan sosialisasi kepada nelayan dengan ikut melibatkan semua pihak terkait.

“Ini bertujuan untuk mendapatkan jalan terbaik dalam menyelesaikan, setiap persoalan yang tentunya akan kita lakukan secara terbaik,” jelasnya.(*)

Baca juga: VIDEO Kabut Asap Kebakaran Hutan Selimuti Perairan Meulaboh Aceh Barat