Pusat Diminta Perjuangkan Nasib Rohingya

BANDA ACEH - Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRA, Sulaiman SE mendesak Pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar terkait nasib muslim Rohingya.

Ia meminta pusat tidak diam dan tegas menyuarakan nasib muslim Rohingya dan mengambil peran untuk memperjuangkan secara kemanusiaan di level PBB.

Hal itu disampaikan Sulaiman SE atas kondisi mirisnya muslim Rohingya yang ingin mencari suaka ke negara lain dan akhirnya terdampar di Aceh.

Selaku negara yang sering menerima dan membantu muslim Rohingya yang terdampar, khususnya di Aceh, menurut Sulaiman Indonesia punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada dunia.

"Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap, kita selaku negara yang paling sering menerima kedatangan suadara-saudara kita karena terdampar, khususnya kita di Aceh.

Kondisi miris setiap kali kedatangan mereka seharusnya mengetuk hati kita terutama pemerintah untuk menyuarakan nasib mereka," kata Sulaiman kepada Serambinews.com, Kamis (12/1/2023).

Menurut Politisi Partai Aceh ini, memperjuangkan nasib muslim Rohingya tidak hanya cukup dengan mengecam Myanmar yang diskriminatif kepada minoritas Rohingya.

"Harus ada komunikasi, kita bisa mendesak.

Negara kita bisa menyuarakan hingga ke level PBB, jangan diam.

Menurut saya kita berkewajiban membantu mereka," katanya.

Baca juga: Pengakuan Lembaga Asing tentang Rohingya, Ditolak India, Diabaikan Malaysia, Digiring ke Aceh

Baca juga: Segini Imigran Rohingya Keluarkan Biaya untuk Tiba di Aceh, Kapten Kabur dengan Boat Lain di Laut

Apa yang dilakukan masyarakat Aceh selama ini, katanya, harus menjadi contoh dalam membantu sesama atas nama kemanuasiaan.

"Tapi memang tidak juga berlarut-larut terus, masyarakat kita memang siap membantu, juga ada UNHCR, ada IOM.

Tapi yang paling penting sekarang adalah desakan kita bersama agar Muslim Rohingya diakui di tanahnya sendiri," ungkapnya.

Oleh karena itu sudah sepantasnya dunia internasional menyuarakan nasib minoritas muslim Rohingya.

"Sudah sampai mana PBB sendiri menangani persoalan ini.