Darud Donya Surati Pj Walikota Banda Aceh, Minta Kembalikan Nisan Situs Makam Ulama ke Tempat Semula

SERAMBINEWS.COM - Pemimpin Darud Donya, Cut Putri melayangkan surat resmi kepada Pj Walikota Banda Aceh.

Hal itu terkait dimusnahkannya situs sejarah makam ulama Lamuri dan Aceh Darussalam dalam proyek pembangunan di Lamdingin, Banda Aceh.

Selama ini pihaknya telah menempuh jalan damai dan persuasif kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, namun ternyata situs makam ulama tersebut dimusnahkan juga demi proyek.

Melalui surat tertanggal 17 Januari 2023 Nomor 09/SP/I/2023, Darud Donya mempertanyakan komitmen Pemko Banda Aceh terhadap hasil rapat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh.

Pihaknya mengingatkan Pj Walikota Banda Aceh pada Senin, 19 September 2022 lalu, Disdikbud Banda Aceh telah mengadakan rapat bersama para pegiat sejarah dan masyarakat di kantor setempat.

Baca juga: Darud Donya: Kawasan Bekas IPAL Resmi Jadi Situs Cagar Budaya, Saatnya Pindahkan Sampah dan Lumpur

Agenda pertemuan tersebut untuk mencari solusi terbaik penanganan situs makam kuno di Kota Banda Aceh, termasuk penanganan situs sejarah di Lamdingin yang terkena proyek pembangunan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Darud Donya, para pegiat sejarah, Keuchik Lamdingin, pemilik lahan di proyek Lamdingin dan unsur pejabat dan staf Disdikbud serta TACB Kota Banda Aceh.

Dalam rapat itu disepakati bahwa Kawasan Situs Sejarah Makam Ulama Lamuri dan Kesultanan Aceh Darussalam di Lamdingin harus dilestarikan tetap di tempatnya.

Baca juga: Darud Donya Gelar Haul Tgk Chik Di Bitay, Kenang Perjuangan Turki Utsmani Membantu Kesultanan Aceh

Kemudian nisan yang ditimbun proyek harus diangkat kembali tetap di tempatnya dan kawasan situs makam akan dibebaskan dengan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun sekarang situs makam para ulama itu diam-diam telah dimusnahkan, dicabut nisannya dan dipindahkan ke tempat lain.

"Hal ini merupakan pelanggaran komitmen Pemko Banda Aceh dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Cut Putri kepada Serambinews.com, Rabu (18/1/2023).

Tindakan yang diambil Pemko Banda Aceh dinilai melanggar tradisi kemanusiaan di Aceh yang menghormati orang telah tiada dan melanggar fatwa ulama.

Kemudian tindakan itu juga menurutnya melanggar Undang-undang Cagar Budaya, melanggar Hukum Internasional terhadap perlindungan situs sejarah Aceh melanggar Peraturan Pemerintah terkait Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB).