HRD Minta Atensi Khusus Menteri PUPR untuk Penyelesaian Bendung Krueng Pase

* Saat Rapat Kerja di Senayan

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud SE MAP, meminta atensi khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyelesaian rehabilitasi Bendung Krueng Pase di Aceh Utara.

Hal itu disampaikan Ruslan dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri PUPR di Ruang Sidang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh 2 yang akrab disapa HRD ini menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase sangat lamban.

“Pak Menteri, sudah 1,5 tahun kontrak berjalan tapi progresnya baru 35 persen.

Realisasi ini jelas sangat memperihatinkan sekali.

Mohon atensi khusus dari Pak Menteri supaya pekerjaan ini segera selesai,” tegas HRD kepada Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang dalam rapat itu didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian tersebut.

HRD menilai, keterlambatan rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase sangat merugikan masyarakat.

“Daerah Irigasi Krueng Pase itu manfaatnya untuk ratusan ribu petani di sembilan kecamatan dalam dua kabupaten/kota yaitu Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Saat ini, ratusan ribu petani tersebut tidak bisa turun ke sawah akibat tak tersedianya air irigasi.

Baca juga: HRD Silaturrahmi dengan Masyarakat Lhokseumawe, Ini yang Dibahas

Baca juga: HRD Harap Kementerian PUPR Perbaiki Gorong-Gorong di Kecamatan Peulimbang Bireuen

Dampaknya juga sangat besar, tidak hanya dampak ekonomi tapi juga dampak sosial,” ucap HRD.

HRD menguraikan, ratusan ribu petani tersebut juga harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok utama mereka.

Lebih dari itu, petani tersebut umumnya tak punya pekerjaan alternatif lain akibat keterbatasan keterampilan.

“Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” jelas Politisi dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini.

“Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal.