Menteri Pertanian Respons Permintaan TA Khalid, Terkait Percepatan Asuransi Pertanian Syariah Aceh

Politisi Partai Gerindra tersebut meminta Pemerintah Pusat mempercepat proses perubahan atau penyesuaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, merespons permintaan Anggota Komisi IV DPR RI, Ir H TA Khalid MM, terkait percepatan asuransi pertanian syariah Aceh.

Politisi Partai Gerindra tersebut meminta Pemerintah Pusat mempercepat proses perubahan atau penyesuaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015.

Hal itu awalnya disampaikan TA Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pada 16 Januari 2023.

Dalam kesempatan itu, TA Khalid MM, menyampaikan pandangan fraksi mewakili fraksi partai Gerindra.

Di antara beberapa poin yang disampaikan, salah satunya terkait percepatan asuransi pertanian syariah Aceh.

Baca juga: TA Khalid Terima Audiensi Tim Peneliti Kebijakan Asuransi Pertanian Syariah LPPD Kemenkeu RI

Ia meminta pusat mempercepat proses perubahan atau penyesuaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Terkait permintaan TA Khalid itu disampaikan oleh Dr T Saiful Bahri, SP, MP, TA selaku peneliti pengembangan kebijakan sistem asuransi pertanian syariah untuk perlindungan petani dan peternak  Aceh.

Kepada Serambinews.com, ia mengatakan, TA Khalid merasa prihatin terhadap kondisi petani Aceh yang belum terlindungi oleh asuransi pertanian.

Menurutnya petani Aceh saat ini sangat menderita dan merasa miskin dengan tidak adanya perlindungan bagi usaha taninya.

"TA Khalid menginginkan petani Aceh harus terlindungi sebagaimana petani lain di Indonesia dengan kaarifan lokal yang melekat pada Aceh sebagai provinsi yang berstatus khusus berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006," katanya.

Baca juga: Cara Manfaatkan Subsidi Asuransi Padi, Hanya Bayar Rp 36 Ribu/Hektare, Puso Diganti Rp 6 Juta/Ha

Menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat tersebut, Kementerian Pertanian RI, sehari setelah RDP langsung menyelenggarakan rapat dengan seluruh dinas yang membidangai pertanian di 32 provinsi dalam membahas perubahan permentan tersebut.

Hasil rapat tersebut yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian dengan pimpinan rapat kepala Biro Hukum Kementan, dihasilkan kesepakatan rapat bahwa draft perubahan telah disusun dan telah dibahas di internal Kementan dan dinas yang membidangi pertanian se-Indonesia.

"Juga telah mendapatkan persetujuan Menteri Pertanian untuk berproses di Kementerian Hukum dan HAM. Dan terakhir keputusan ini harus diselesaikan secepatnya karena Pak Wapres KH Makruf Amin menunggu hasilnya," kata Saiful Bahri.

Ia menyampaikan, bahwa tim peneliti mengapresiasi dukungan dari TA Khalid tersebut dalam rangka percepatan perubahan Permentan.

"Dan menurut catatan kami, setidaknya TA Khalid telah menyampaikan hal ini pada rapat dengar pendapat sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tanggal  6 September 2022 untuk dukungan pada surat Gubernur Aceh Nomor 520/12553 dan pada tanggal 16 januari 2023 dalam rangka menindak lanjuti surat Gubernur Aceh 520/19242 tanggal 17 November 2022," ujarnya.

T Saiful Bahri yang merupakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Provinsi Aceh, juga menyampaikan bahwa masih banyak hal yang perlu diadvokasi oleh Pemerintah Aceh terkait dengan pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Misalnya tentang pembiayaan dan penjaminan ekspor syariah terutama pada komoditi pertanian, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui ekspor komoditi dan adanya pengembangan desa devisa syariah.

"Dan untuk itu kita butuh sosok seperti TA Khalid yang selalu konsisten memperjuangkan Aceh di pusat," katanya.

Baca juga: 1.744 Ha Tanaman Padi Kekeringan, Petani di Aceh Kembali Diingatkan Manfaatkan Subsidi Asuransi Padi

Kilas Balik Permasalahan Asuransi Pertanian Aceh

Saiful Bahri mengatakan, produksi pertanian yang dilaksanakan oleh petani seringkali menghadapi risiko gagal panen, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun serangan hama dan penyakit.

Dalam melindungi petani dari kerugian pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan petani yaitu melalui  Undang-undang No 19 Tahun 2013 dimana pasal pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan, salah satu bentuk strategi perlindungan petani dilakukan melalui asuransi pertanian.

Selanjutnya kementerian Pertanian dalam upaya pelaksanaan dari UU 19/2013 tersebut salah satunya dilaksanakan dengan penerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas Asuransi Pertanian. 

Namun bagi Aceh dengan diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang efektif (berlaku pada tahun 2021) menyebabkan kebijakan nasional tidak dapat diimplentasi lagi di Aceh karena masih bersifat konvensional.

Pemerintah Aceh dalam menfasilitasi asuransi pertanian padi dan sapi/kerbau pada tahun 2021 dan Tahun 2022 harus melaksanakan program ini dengan pengadministrasi di PT Jasindo Cabang Medan. Sehingga menjadi sangat tidak efektif dan juga sulit dalam pendaftaran dan klaim atas kerugian.

Menindak lanjuti permasalahan ini Pemerintah Aceh bersurat ke Menteri Pertanian dengan surat Gubernur Aceh Nomor  520/12553 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah di Provinsi Aceh dan surat nomor 520/19242 tanggal 17 November 2022 tentang usulan perubahan Permentan tentang Fssilitasi Asuransi Pertanian. (*)