DPRA Minta Pemerintah Aceh Buat Program Penanganan Tanaman Pangan Pasca Banjir

Kondisi itu, menurut Asrizal, sangat bertolak belakang dengan program pengurangan angka kemiskinan di desa, yang selama ini digencarkan pemerintah.

Jumlahnya penduduk miskin di desa/gampong di Aceh  saat ini  berkisar 16  persen, dibanding perkotaan hanya sekitar 10 persen.

Jadi, kalau tanaman padi petani yang puso akibat terendam air banjir, tidak cepat ditangani oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ini berarti  pemerintah membiarkan angka kemiskinan di desa terus bertambah.

“Padahal, sumber anggaran untuk mengatasi, masalah padi puso itu akibat terendam air banjir, bisa diambil dari sumber dana tidak terduga, jika programnya di APBA murni 2023 belum ada,” pungkas Asrizal.

Kadistanbun Aceh, Ir Cut Huzaimah MP, didampingi Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanbun Aceh, Zulpadli menyatakan, luas tanaman padi petani yang terendam genangan air banjir terus bertambah dari 819 hektare, kini sudah mencapai 8.529 hektar, tersebar di sembilan daerah.

Yaitu Kabupaten Aceh Besar seluas 858 hektar, Pidie 1.654 hektare, Pijay 1.185 hektar, Bireuen 3.967 hektare, Aceh Utara 472 hektar, Aceh Timur 505 hektare, Aceh Singkil 15 hektare, Kota Lhokseumawe 50 hektare dan Kota Banda Aceh 0,25 hektare.

Untuk penanganan tanaman padi yang puso atau mati, akibat banjir, kata Cut Huzaimah, Distanbun Aceh melalui Distanbun Kabupaten/Kota, akan mengusulkan bantuan bibit padi yang baru dari Kementan.

“Sedangkan untuk program bantuan olah tanah gratis dan penyaluran pupuk gratis, belum ada programnya,” pungkas Cut Huzaimah.(*)

• Duh! Pencapresan Anies di Ujung Tanduk, Nasdem Bermanuver Merapat ke Kubu Koalisi Gerindra-PKB

• dr Zaidul Akbar: 7 Bahan Ini Banyak Kolagennya, Rutin Konsumsi Bikin Wajah Glowing & Kuatkan Tulang

• Polwan dan Bhayangkari Polda Aceh Salurkan Sembako untuk Korban Banjir