Breaking News

Transportasi

Menhub Terima Usulan Aceh, Setujui Bandara SIM Dijadikan Pusat Pemberangkatan Umrah

Kita setuju saja Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) dijadikan sebagai pusat pemberangkatan

Penulis: Herianto | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/HERIANTO
Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyerahkan usulan pembangunan perhubungan prioritas Aceh kepada Kemenhub Budi Karya didampingi tiga anggota DPR RI asal Aceh, pada acara Rakor Perhubungan di Gedeng Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/2). 

Kemudian minta jalur masuk kapal ke Pelabuhan Kuala Langsa, di Langsa, dikeruk mencapai kedalaman 9 meter, agar kapal barang kapasitas 15.000 ton, bisa masuk merapat ke dermaga Pelabuhan Kuala Langsa untuk ekspor berbagai jenis barang ke luar negeri, juga disetujui menteri.

Selanjutnya Pemerintah Aceh minta Kemenhub membangun Dry Port di Bandara Bener Meriah, agar kegiatan ekspor kopi dan komoditi sayuran lainnya bisa dilakukan melalui Bandara Rembel, Bener Meriah, juga kita setujui. Dua lokasi tersebut akan kami kunjungi pada tanggal 8 Februari 2023 mendatang.

Selain itu, Pemerintah Aceh minta tiga Pelabuhan Laut yang ada di Aceh, yaitu Pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe, Malahayati, Aceh Besar dan Kuala Langsa, dioptimalisasikan, dengan cara penambahan peralatan bongkar muat, seperti Crane, Forklif, Tug Boat dan Brekwater, juga mendapat respons positif menteri.

"Usulan yang diajukan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, untuk percepatan akses ke luar masuk barang ekpsor dan impor, baik melalui laut, udara dan darat, kita penuhi, setelah dilakukan kajian lebih dahulu, agar setalah dilaksanakan pembangunan, pelabuhan itu bisa beroperasi secara maksimal," ujar Budi.

Menhub Budi Karya, juga berharap pelabuhan laut dan udara di Aceh yang fasilitasnya sudah memadai, hendaknya bisa dioperasikan sebagai akses ekspor dan impor barang, bermitra dengan pihak pengusaha lokal dan luar Aceh. Misalnya Pelabuhan Sabang dan lainnya.

“Kita siap membantunya, jika ada masalah perizinan dan fasilitas lainnya yang belum tersedia,” pungkas Budi Karya.      

Usai memberikan penjelasan dan menanggapi permohonan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Kemenhub memberikan waktu kepada anggota DPR RI asal Aceh yang duduk di Komisi V DPR RI untuk memberikan tanggapan.

Ruslan M Daud mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Menhub Budi Karya, yang telah bersedia hadir dalam  Rakor Pembangunan Sektor Perhubungan di Aceh tahun 2023.

Saran dan usul, kata Ruslan M Daud, dalam pengalokasian dana pembangunan sektor perhubungan, tolong untuk Aceh, diberikan sedikit lebih besar, terutama untuk optimalisasi operasional Pelabuhan Udara, Laut dan Darat.

Misalnya, di Aceh banyak pelabuhan laut dan bandaranya, tapi pasca pandemi covid, operasionalnya menurun.

"Tolong Kemenhub kembali memaksimalkannya, agar kegiatan penerbangan dan bongkar muat barang ekspor dan impor di pelabuhan laut tersebut, agar bisa kembali ramai," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, Robby Irza menanyakan soal kelanjutan pembangunan Kereta Api Aceh dan pengoperasian Pelabuhan Laut Lamteng, Pulo Aceh-Pelabuhan Ulee Lheue.

Robby menyarankan kepada Menhub, KMP Papuyu yang melayari dua pelabuhan itu, di pusatkan di Pelabuhan Lamteng, supaya pagi hari ada bahan komoditi yang bisa diangkut dari Lamteng untuk dijual ke Banda Aceh.

Menanggapi pertanyaan Ka Biro Pembangunan Aceh, Menhub Budi Karya menyatakan, untuk saran dan usulan tersebut dirinya minta Dirjen Darat dan Dirjen Laut untuk membuat kembali tindak lanjut dari saran tersebut.(*)          

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved