Aktualisasi Ideologi Politik Islam PPP

Kedua budgeting, yakni bersama eksekutif menyusun, membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk melaksanakan berbagai aspek program pembangunan, fisik material dan mental spiritual dalam upaya mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tinggal dan hidup di seluruh tanah tumpah darah Indonesia.

Ketiga kontrol, yakni mengontrol kinerja, pengelolaan, pemnfaatan dan pertanggunjawaban keuangan dalam proses pembangunan, fisik material dan mental spirutual serta penegakan hukum dalam upaya mewujudkan kesetaraan, keadilan dan hak asasi manusia. 

Berkaitan fungsi kontrol ini, prinsip amar ma'ruf nahi munkar harus dijadikan dasar utama, dan tentu ketika melaksanakannya mesti memiliki karakter dan prinsip yang kuat serta keberanian prima dan nyata. Dalam al-Quran Allah swt menyatakan umat Islam merupakan umat/hamba-Nya terbaik yang didelegasikan kepada umat manusia dengan misi menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan juga beriman kepada Allah (QS, Aali 'Imran, ayat 110).  Allah juga mengutuk siapapun dari umat-Nya, seperti halnya orang-orang kafir dari Bani Israil karena tidak saling mencegah perbuatan munkar yang terjadi di kalangan mereka, dan itu sungguh sangat buruk yang mereka perbuat (QS, al-Maa-idah, ayat 78-79).

Betapa anggota legislatif (parlemen) adalah sosok-sosok terbaik dan pilihan, tentu mereka semestinya pula menjadi sosok-sosok terpilih dan terbaik ketika secara profesional, transparan, berani dan nyata manjalankan fungsi kontrol ini, yakni amar ma'ruf dan juga nahyi munkar. Tidak tebang pilih, yakni amar ma'ruf begitu nyaring, bersemangat dan gagah berani tetapi berkaitan dengan nahyi munkar sunyi senyap, tiarap, kecut dan mengkerut seperti lintah kena air tembakau.

Apalagi ada anggota perlemen penampilannya sunyi senyap belaka, amar ma'ruf tidak, nahyi munkarpun nol. Semoga anggota parlemen Fraksi PPP dengan modal idiologi politik Islam, pasti berani, tegas dan nyata menjalankan fungsi kontrol ini ketika berkiprah di semua tingkatan lembaga legislatif Indonesia.

Keempat representasi, yakni fungsi keterwakilan rakyat di lembaga parleman, baik secara fisik maupun aspirasi rakyat. Keterwakilan secara fisik dia terus hadir dan eksis secara  fisik sebagai wakil rakyat dalam segala aktifitas parlemen. Sedangkan keterwakilan aspirasi pro-aktif dan rajin ikut rapat-rapat dan menyampaikan pendapat dan aspirasi rakyat di parlemen, yakni dalam rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum  (RDPU), dimana masing-masing rapat itu jelas mitra kerja dan materi bahasannya.

Berkaitan dengan fungsi representasi ini pula, kompetensi, integritas, kepiawaian berkomunikasi, berbicara, konsistensi dan keberanian sangat dubutuhkan. Tanpa ini semua maka anggota parlemen itu akan seperti patung dan menjadi pendengar yang budiman dalam rapat-rapat, dan syukur-syukur kalau tidak sampai tidur ngorok ketika suatu rapat berlangsung.

Sebatas yang saya ketahui dan fahami, inilah tupoksi yang wajib dilakukan oleh semua anggota parlemem di semua tingkatan. Dan lagi-lagi saya sangat yakin dengan dasar ideologi pilitik Islam semua anggota parlemen Fraksi PPP dapat melaksanakannya dengan amanah dan tanggungjawab, yakni tanggungjawab kepada rakyat dan yang lebih utama adalah tanggungjawab kepada Allah.

Betapa kepada rakyat boleh berpura-pura, menebar pencitraan dan sebagainya. Tetapi sebagaimana uraian saya sebelumnya Allah Maha Tahu, Maha Melihat dan Maha segalanya, dengan resiko mungkin dapat lolos  di dunia, tapi tidak akan lolos dari sanksi Allah di akhirat. 

Membaca narasi seperti ini mungkin ada anggota parlemen yang bukan dari Fraksi PPP mengatakan, bahwa kendati berstatus anggota parlemen yang merupakan sosok-sosok pilihan dan terhormat, namun mereka  bukanlah malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, juga bukan Rasulullah yang ma'shum, terpelihara dari salah dan dosa. Terhadap narasi seperti ini, saya harus katakan anggota parlemen itu jangan juga seperti syaitan yang angkuh dan sombong, arogan, dalam kehidupannya tidak tahu halal haram, pragmatis hedonistis, dan membangkang kapada Allah swt. Na'uuzubillahi man dzaalik.

Apabila mendapat amanah sebagai pejabat publik di eksekutif, jadilah pejabat yang amanah, shidiq, tabligh dan fathanah. Jadilah pejabat yang adil, menjunjung kesetaraan, memuliakan manusia (rakyat) apapun suku dan agamanya. Karena Allah swt sangat memuliakan semua anak Adam (manusia) sebagai makhluk-Nya, tidak diskriminatif menyangkut berbagai fasilitas dan hajat hidup, manghargai dan memajukan hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana maksud dan substansi firman Allah dalam firman-Nya "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam (manusia) dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami berikan mereka rizki yang baik-baik  dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk  yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna" (QS  al-Israa', ayat 70).

Rasulullah Muhammad saw dalam khutbah wada' menyatakan "Wahai manusia, sesungguhnya Rabbmu satu, dan bapakmu satu, semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah, tidak ada kelebihan orang Arab dari  'ajam (bukan Arab), orang 'ajam dari Arab، orang kulit putih atas kulit hidam, orang kulit hitam atas kilit putih  kecuali yang bertaqwa".

Inilah dasar kesetaraan, pemuliaan harkat dan martabat serta hak asasi manusia (HAM) menurut Islam, yang juga menjadi dasar dan pedoman bagi aktualisasi politik yang diyakini. Dan harus dilaksanakan oleh PPP dengan ideologi politik Islamnya apabila umat PPP mendapat amanah sebagai pejabat publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan uraian di atas, seperti inilah pemahaman saya tentang ideologi politik Islam PPP yang harus diaktualisasikan, sehingga eksistensi, kehadiran dan peran PPP sebagai salah satu partai politik di Indonesia benar-benar rahmatan lil-'alamin. Ini sekaligus bukti penolakan dan perlawanan terhadap kaum Islamofobia, barisan anasir sekuler dan gerombolan buzzeRp peliharaan oligarki yang sangat benci kepada Islam, umat Islam dan syariat Islam, dari bacotnya selalu keluar ihwal politik identitas, radikal radikul, kadrun dan sebagainya. Semoga....

PENULIS adalah Wakil Ketua Departemen Dakwah dan Hubungan Ormas DPP PPP 1989-1994.
Ketua Departemen Seni dan Budaya DPP PPP 1994-1999.
Anggota FPPP MPR/DPR RI 1992-2004.
Anggota DPD RI Dapil Aceh 2014-2019.
Anggota Forum Ka'bah Membangun (FKM) 2022.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.