Rapat Perdana Pansus DPRK Pidie dan KIP Hangat, Kecewa Ketua KIP Tak Hadir

Rapat Pansus yang dibuka Ketua Pansus Rachmat Anshar SE, juga dihadiri Pimpinan DPRK Pidie Fadli A Hamid SE.

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Rapat perdana Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dengan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie di DPRK Pidie berlangsung hangat, Jumat (10/2/2023) petang.

Suasana sempat diwarnai alot sangat sejumlah anggota Pansus "menyerang" pihak KIP bertubi-tubi dengan sorotan terkait perekrutan Panitia Pemilu.

Rapat Pansus yang dibuka Ketua Pansus Rachmat Anshar SE, juga dihadiri Pimpinan DPRK Pidie Fadli A Hamid SE.

Anggota Pansus yang hadir lainnya antara lain Awaluddin MSi, Tgk Muhammad Nur SHI, Zulfazli MM, T Saifullah TS, Nasrul Syam SH, Muhifuddin.

Sedangkan pihak KIP Pidie yang hadir adalah Komisioner KIP Sri Wahyuza, Samsul Bahri, Muhammad Ali, Hendra Darmawan dan beberapa staf Sekretariat.

Pertemuan dimulai Jumat, (10/2/2023) pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sempat diskors diawal karena ketidakhadiran Ketua KIP Pidie, Fuadi SPd.

Dikonfirmasi Serambinews.com, Ketua KIP Pidie Fuadi mengatakan ia tidak hadir karena ada kegiatan di Banda Aceh.

Rapat sempat di skors 5 menit, karena ketidak hadiran ketua KIP kabupaten Pidie.

Pimpinan DPRK Fadli A Hamid SE, mengatakan Pansus akan berjalan 30 hari ke depan, dan berharap dipertemuan berikutnya anggota dan ketua Komisioner KIP kabupaten Pidie hadir lengkap.

“Kami harapkan di pertemuan selanjutnya ketua KIP hadir dengan seluruh komisioner KIP, 2 kali panggilan komisi tidak hadir, ini perdana pansus juga tidak hadir dengan alasan keluarga, apakah keluarga lebih penting dari pansus ini,” kata Fadli A Hamid dengan nada kecewa di acara pansus tersebut.

Sementara komisioner KIP Pidie yang hadir di rapat paripurna DPRK Pidie mengatakan ketua KIP tidak hadir karena ada acara sakral keluarga jauh sebelum acara pansus DPR di agendakan

Rapat dilanjutkan, DPRK minta Hasil seleksi nilai PPK dan PPS, dan Komisioner KIP Sri Wahyuza, mengatakan data nilai PPK akan dibalas melalui surat.

“Semua terkait laporan itu, kami akan menindak lanjuti dari laporan Panwaslu bukan dari hasil rekomendasi DPRK,” kata Wahyu sapaan akrab Sri Wahyuza.