Wali Kota Barcelona Putuskan Hubungan Dengan Israel, Dicap Sebagai Negara Apartheid ke Palestina

SERAMBINEWS.COM, MADRID - Wali Kota Barcelona, Spanyol, Ada Colau memutuskan hubungan resmi kotanya dengan Israel.

Dia menuduh negara itu melakukan kejahatan apartheid terhadap rakyat Palestina.

Keputusan Wali Kota Ada Colau memiliki dampak praktis yang kecil.

Dengan efek yang paling nyata , penghentian perjanjian kembarannya yang berusia 25 tahun dengan Tel Aviv.

Namun pengumuman oleh kota tersebut, tujuan wisata populer dan rumah bagi salah satu klub sepak bola paling terkenal di dunia, membawa simbolisme yang signifikan.

Dimana, menambah daftar kritik yang menyebut Israel sebagai negara apartheid.

Baca juga: Arab Saudi Tegaskan Proses Perdamaian Israel-Palestina Harus Dihidupkan Lagi dan Isu Hangat Lainnya

Israel menolak tuduhan seperti mendelegitimasi dan antisemit dan menyebut keputusan itu disayangkan, seperti dilansir AP, Kamis (9/2/2023).

Dalam sepucuk surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Colau mengatakan langkah itu diambil sebagai tanggapan atas kampanye puluhan kelompok lokal dan ribuan aktivis.

Dia mengutip sejumlah kebijakan Israel, termasuk pendudukan militer selama 55 tahun di Tepi Barat.

Kemudian, aneksasi Jerusalem Timur dan pembangunan pemukiman Yahudi di tanah yang diklaim oleh Palestina untuk negara masa depan.

“Sebagai Wali Kota Barcelona, ??sebuah kota Mediterania dan pembela hak asasi manusia, saya tidak dapat mengabaikan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar penduduk Palestina,” tulisnya.

“Ini akan menjadi kesalahan besar untuk menerapkan kebijakan standar ganda," tambahnya.

Baca juga: Presiden Palestina Tuduh Israel Sebagai Biang Kekerasan, Minta Pendudukan Diakhiri

"Juga menutup mata terhadap pelanggaran yang telah, selama beberapa dekade, diverifikasi dan didokumentasikan secara luas oleh organisasi internasional," tegasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tiga kelompok hak asasi manusia terkenal, Human Rights Watch, Amnesty International dan B'Tselem Israel menuduh Israel melakukan apartheid.

Amnesti dan kelompok lain mengatakan fragmentasi wilayah di mana orang Palestina tinggal menjadi bagian dari keseluruhan kontrol untuk hegemoni Yahudi dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan.

Mereka menunjuk pada kebijakan diskriminatif di dalam Israel dan di Jerusalem Timur yang dianeksasi , blokade Israel di Jalur Gaza , yang telah dikuasai oleh kelompok Hamas sejak 2007.

Selanjutnya kontrol berkelanjutan atas Tepi Barat dan pembangunan permukiman Yahudi yang sebagian besar dianggap ilegal.

Terpilihnya pemerintahan garis keras baru Israel, yang didominasi oleh kaum ultranasionalis yang menentang kemerdekaan Palestina, menambah kekhawatiran ini.

Baca juga: Perdana Menteri Israel Serukan Warga Sipil Yahudi Bawa Senjata, Dua Mobil Warga Palestina Dibakar

Orang-orang Palestina mencari Tepi Barat, Jerusalem Timur dan Jalur Gaza, daerah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967, untuk negara merdeka di masa depan.

Israel mengatakan warga Arabnya sendiri, yang merupakan sekitar 20 persen dari populasi, menikmati hak yang sama.

Seperti hak untuk memilih, dan telah mencapai eselon atas bisnis, hiburan dan hukum.

Dia menganggap Tepi Barat sebagai wilayah yang disengketakan yang statusnya harus diselesaikan melalui negosiasi.

Netanyahu mengatakan pihaknya menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005, dua tahun sebelum Hamas merebut kendali.

Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Barcelona "disayangkan" dan mengklaim itu bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduk kota.

"Keputusan itu memberikan dukungan kepada ekstremis, organisasi teroris, dan antisemitisme," katanya.

“Persahabatan antara Israel dan Barcelona sudah berlangsung lama, dan didasarkan pada budaya dan nilai bersama," klaimnya.

"Bahkan keputusan yang tidak menguntungkan ini tidak akan merusak persahabatan ini,” katanya.(*)