Menteri Kelautan dan Perikanan akan Realisasikan Pembangunan Berbagai Prasarana Perikanan di Aceh

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan kesiapannya untuk secepatnya merealisasikan pembangunan berbagai prasarana perikanan di Aceh, termasuk stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di Lampulo, Kota Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD-RI Dapil Aceh, Dr Ir H Abdullah Puteh MSi, kepada Serambinews.com via telepon dari Jakarta, Rabu (15/2/2023) pagi.

Menurut Abdullah Puteh, pada hari Selasa (14/2/2023) berlangsung Rapat Kerja DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam kesempatan itu, Abdullah Puteh selaku senator asal Aceh menyerahkan proposal permohonan pembangunan berbagai prasarana perikanan di Aceh, termasuk kelengkapan SPBN di Lampulo, Banda Aceh.

Merespons hal itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan pembangunan berbagai prasarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat Aceh itu secepatnya. Termasuk SPBN di Lampulo, Banda Aceh.

Sebagaimana diketahui, Aceh memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja di Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

PPS tersebut didatangi oleh anggota Komisi IV DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh, Kamis (13/10/2022), untuk menyerap sejumlah aspirasi dunia perikanan di Aceh.

Salah satunya seperti yang disuarakan Kepala Dinas Perikanan (DKP) Aceh, Aliman MSi, yang meminta agar adanya penambahan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di sejumlah pelabuhan perikanan yang ada di Aceh.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Kunker ke PPS Lampulo, Plotkan Rp 40 Miliar untuk Pengerukan Kolam pada Tahun 2023

Hal itu, urai Aliman, disebabkan banyak nelayan di Aceh mengaku sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Terlebih pada saat harga BBM, baik subsidi dan nonsubsidi mengalami kenaikan.

"Harapan kami, ke depannya agar pelabuhan yang belum ada SPBN-nya supaya dapat dibangun," kata Aliman saat mendampingi kunker Komisi IV DPR RI ke PPS Kutaraja.

Pasalnya, kata Aliman, saat ini masih banyak pelabuhan perikanan di Aceh masih belum memiliki SPBN. Oleh karena itu, di lokasi yang belum memiliki SPBN, nelayan terpaksa harus mengangkut minyak dari SPBU terdekat menggunakan jeriken.

“Hal itu kerap menjadi masalah, baik itu dari aparat penegak hukum (APH) maupun dari nelayan itu sendiri,” ungkap Aliman.

"Kan nggak mungkin mereka (nelayan) bawa jeriken banyak-banyak ke SPBU. Atau mereka bawa kapalnya. Itu kan mustahil," ujarnya.