Baru Satu Bulan Ekspor CPO, Negara telah Terima Bea Ekspor Rp 4,7 Miliar

Baru Satu Bulan Ekspor CPO, Negara telah Terima Bea Ekspor Rp 4,7 Miliar

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kakanwil Bea Cukai Aceh, Dr Safuadi menyatakan, pada Januari 2023 kemarin, dari Pelabuhan Laut lokal di Aceh, sudah ada kegiatan ekspor CPO sebanyak 5.399 metrik ton (MT). Dari CPO yang diekspor tersebut, negara telah menerima bea ekspor senilai Rp 4,7 miliar.

“Penerimaan bea ekspor CPO, bulan Januari 2023 itu, sangat fantastik, karena dibandingkan penerimaan Januari 2022 lalu, hanya Rp 900,7 juta, kenaikannya sangat tinggi mencapai sebesar 428 persen, ” kata Dr Safuadi kepada Serambinews.com, Sabtu (18/2/2023) di Banda Aceh.

Safuadi yang didampingi Kabag Humasnya Ari Subagio mengatakan, pihaknya sangat terkejut ketika melihat daftar penerimaan bea ekspor CPO, bulan Januari  2023 nilainya sudah mencapai Rp 4,7 miliar.

Itu baru penerimaan satu bulan ekspor CPO ke luar negeri, belum lagi penerimaan lainnya. Misalnya dari penyisihan dana sawit untuk peremajaan tanaman sawit rakyat di Aceh.

• Nilai Ekspor CPO Aceh ke India Capai Rp 591,4 Miliar  

Safuadi menjelaskan, dalam kegiatan ekspor CPO dan minyak turunannya, ada dua pungutan yang dikenakan negara kepada eksportir CPO, yaitu bea keluar dan penyisihan dana tanaman sawit untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kebijakan penyisihan dana tanaman sawit itu dilakukan negara untuk komoditi CPO, kata Safuadi, dimaksudkan agar produksi CPO dan turunannya di Indonesia bisa terus meningkat melalui program replanting atau peremajaan tanaman sawit rakyat (PSR).

Tanaman sawit yang sudah berumur di atas 30 tahun, ditumbangkan diganti dengan tanaman muda, agar produktivitas minyak sawit nasional tetap tinggi.

Minyak sawit salah satu komoditi ekspor unggulan nasional dan daerah. Selanjutnya, bea ekspornya menjadi penerimaan negara, sedangkan dana sawitnya untuk program PSR.

Pada kegiatan ekspor CPO bulan Januari 2023 kemarin, sebut Safuadi, nilai dana sawitnya sudah mencapai Rp 7,8 miliar, lebih tinggi dari penerimaan bea ekspornya.

• Apkasindo Kota Subulussalam Minta Pj Gubernur Pelopori Ekspor CPO dari Aceh Sesuai UUPA

Pada tahun 2022 lalu, sebut Safuadi, dari 50.140 metrik ton CPO yang diekspor keluar negeri, penerimaan Kanwil Bea Cukai Aceh dari dana ekspor minyak sawit mencapai Rp 54,3 miliar dan penyisihan untuk dana peremajaan tanaman sawitnya Rp 28,8 miliar.

"Kita harapkan, dari penerimaan dana sawit tahun lalu, kegiatan penyaluran dana peremajaan tanaman kelapa sawit di Aceh, jadi lancar, sehingga produksi CPO dari daerah ini terus meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah SP, MP yang didampingi Kabid Perkebunannya, Fahrurrazi yang dimintai penjelasannya mengatakan, sejak pelaksanaan  program replanting atau peremajaan tanaman sawit tahun 2018 – 2022, yang tanaman kelapa sawit yang telah direncanakan pusat untuk PSR di Aceh hanya seluas 36.547 hektar, dengan jumlah pekebun 16.564 orang

Dari luas areal kebun sawit yang mau diremajakan tersebut, kata Cut Huzaimah, tanaman sawit yang sudah tua dan telah dibersihkan lahannya untuk ditanami bibit sawit yang baru seluas 27.246 hektar, atau sebesar 75,55 persen dari rencana tanamanya.

Tapi, yang sudah ditanam sampai akhir Desember 2022 lalu, sekitar 24.791 hektar, atau sebesar 67,83 persen.

Diharapkan sisa areal yang belum ditanam seluas 11.823 hektare lagi dari yang direncanakan 36.547 hektare tersebut, pada tahun 2023 ini, hendaknya pusat bisa mengucurkan kembali dna PSR itu kepada petani sawit di Aceh yang telah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan pelaksanaan program PSR tersebut, segera direalisasikan bulan ini dan bulan berikutnya

Dari 10 kabupaten/kota yang telah mengajukan permohonan dana bantuan program PSR tersebut, ungkap Cut Huzaimah, ada dua Kabupaten/Kota yang realisasi tanamnya masih rendah yaitu Aceh Timur baru sebesar 38,27 persen dari rencana tanam 3.251 hektar, kemudian Aceh Jaya Aceh Jaya baru sebesar 28,84 persen dari rencana tanam 3.898 hektar.

Kabid Perkebunan Distanbun Aceh, Fakhrurrazi menyatakan, anggaran bantuan program PSR per hektarnya sekitar Rp 30 juta. Bila di Aceh yang belum terealisasi seluas 11.756 hektare dikali Rp 30 juta, totalnya menjadi Rp 35,2 miliar.

Dana PSR yang dibutuhkan petani di Aceh itu, tidak begitu besar, dibandingkan realisasi penerimaan dana sawit yang masuk atas kegiatan ekspor CPO dari Aceh, cukup besar nilainya, ”ujar Fahrurrazi.(*)      
     

• VIDEO - Sosok Wanita Cantik LPSK Penjaga Bharada E Selama Sidang, Siap Pasang Badan Lindungi Eliezer

• VIDEO Bos Ayam Goreng Dibunuh Karyawannya Sendiri, Anak Korban Juga Sempat Diculik

• HEBOH Rawat Inap di RS Pakai BPJS Kesehatan dibatasi Maksimal 3 Hari? Begini Penjelasannya