Jumlah Eksportir yang Bergerak di Bidang Ekspor CPO dari Aceh Masih Minim

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh perlu mengajak kembali para pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) bersama eksportir CPO dan eksportir kopi di Aceh, yang selama ini belum menggunakan Pelabuhan Laut Lokal, untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya, serta ekspor kopi, pinang dan lainnya dari Pelabuhan Laut Lokal.

“Sumbangan penerimaan bea ekspor CPO dari Aceh bisa lebih besar lagi, ke kas negara, jika semua PKS dan eksportir CPO di Aceh maupun eksportir komoditi perkebunan lainnya menggunakan Pelabuhan Lokal untuk mengekspor barang dagangannya,” kata Ekonom Aceh, Dr Rustam Effendi kepada Serambinews.com, Sabtu (18/2/2023) menanggapi tingginya sumbangan bea ekspor CPO dari Aceh untuk pusat pada tahun 2022  dan Januari 2023 lalu.

Rustam Effendi mengungkapkan, jumlah eksportir CPO yang menggunakan Pelabuhan lokal di Aceh untuk mengekspor CPO nya ke India, Singapura, Hongkong, Jepang, Malaysia dan lainnya masih sedikit sekitar 6 – 7 perusahaan. Sementara menurut data dari Distanbun Aceh, di daerah ini ada sekitar 55 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi.

• VIDEO - Sosok Wanita Cantik LPSK Penjaga Bharada E Selama Sidang, Siap Pasang Badan Lindungi Eliezer

Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 PKS yang beroperasi tersebut, sekitar 35 PKS melakukan kegiatan ekspor CPO dan turunanya ke luar negeri. Ini artinya baru 20 persen, ekspor CPO, yang mengekspor CPO nya gunakan Pelabuhan Lokal di Aceh.      

Dari 6 eksportir saja yang gunakan pelabuhan ekspor lokal, sebut Rustam Effendi, sumbangan  bea ekspor CPO dari Aceh ke kas negara pada tahun 2022 lalu nilainya mencapai Rp 54,3 miliar dan penyisihan dana peremjaan sawitnya juga besar mencapai Rp 28,4 miliar.

Pada tahun 2023 ini, baru melakukan ekspor pada bulan Januari, bea ekspor yang masuk ke kas negara Rp 4,7 miliar dan dana sawit yang masuk senilai Rp 7,8 miliar.

Kepada Pemerintah Pusat yang telah menerima bea ekspor CPO dan penyisihan dana sawit, kata Rustam Effendi, penerimaan dana tersebut, hendaknya dikembalikan lagi ke Aceh untuk peningkatan fasilitas infrastruktur dan peralatan Pelabuhan Laut serta peremajaan tanaman sawit petani.

• Keuangan Negara Dalam Kasus Pemberian Fasilitas Ekspor CPO Rp 2,9 Triliun, Berikut Terdakwanya

Selanjutnya kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, setelah Pelabuhan Laut lokalnya nanti sudah banyak digunakan eksportir CPO dan eksportir komoditi lainnya untuk kegiatan ekspor, jangan minta dikelola sendiri Pelabuhan Lokal Lautnya, dengan berbagai alasan.

"Kita sudah cukup dengan masalah dan kasus Pelabuhan Laut Sabang. Setelah operasionalnya diambil alih oleh BPKS dari PT Pelindo, kegiatan aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Laut Sabang terhenti sampai kini," ujarnya.

PT Pelindo silahkan beroperasi di Pelabuhan Lokal, kalau ada BUMD lokal yang ingin turut mengoperasikan pelabuhan lokalnya bermitra dengan PT Pelindo. Alasannya, PT Pelindo, sudah memiliki jaringan dagang yang luas dengan berbagai Pelabuhan Laut Internasional di dunia ini.

"Jadi, kalau kita singkirkan PT Pelindo dari Pelabuhan Laut Lokal satu daerah, maka hubungan transportasi laut ke daerah itu bisa terputus dengan mitra dagang PT Pelindo. Buktinya Pelabuhan Laut Sabang. Hal itu perlu dipahami dan dimengerti oleh sejumlah stakeholder pengambil keputusan di daerah," sebutnya.

Anggota DPR Aceh Asrizal yang dimintai tanggapannya mengatakan, Pelabuhan Laut yang sudah berjalan seperti Pelabuhan Krueng Geukueh, Pelabuhan Malahayati Krueng Raya, Aceh Besar, Pelabuhan Calang dan lainnya jangan lagi diganggu dengan hal yang aneh-aneh.

"Tapi mari kita dukung sepenuhnya, dengan cara menambah fasilitas yang bisa memaksimalkan Pelabuhan Laut itu menjadi Pelabuhan Laut yang banyak diminati pengusaha eksportir dan importir untuk mengekspor barang dagangannya ke luar negeri, atau mengimpor mesin-mesin produksi ke Aceh," ujarnya.

Pengurus asosiasi dunia usaha di Aceh, kata Asrizal, perlu mengambil perannya masing-masing sesuai tupoksi asosiasinya dalam dunia usaha. Misalnya Kadin, mendorong kegiatan UMKM untuk menjadi pengusaha besar yang dapat membesarkan kegiatan berbagai usaha di berbagai pelabuhan laut lokalnya.