BTN Hengkang, Aceh Hanya Didukung 2 Perbankan, Mantan Ketua Apersi: Menambah Kesulitan

BTN Hengkang, Aceh Hanya Didukung 2 Perbankan, Mantan Ketua Apersi: Menambah Kesulitan

SERAMBINEWS.COM – Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah akan segera hengkang dari Provinsi Aceh.

Informasi tersebut diketahui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, yang mana BTN tidak akan memperpanjang lagi keberadaannya di Aceh.

Nantinya, BTN Syariah bakal spin-off atau lebur ke Bank Syariah Indoneisa (BSI).

Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh periode 2014-2022, Afwal Winardy ST MT pada Selasa (21/2/2023).

Keputusan BTN angkat kaki dari Aceh, membuat provinsi paling ujung barat Indonesia ini hanya didukung oleh dua perbankan saja, yakni Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baca juga: Bank BTN Hadir Penuhi Kebutuhan Hunian Bagi Milenial

"Sangat disayangkan, BTN yang telah melayani sektor perumahan selama puluhan tahun di Aceh akhirnya juga harus pergi, seperti bank nasional lainnya," jelas Afwal.

Dikatakannya, nasabah BTN yang membeli rumah bersubsidi dari pemerintah akan dialihkan ke BSI, baik rekening maupun cicilan bulanan dan administrasi lainnya.

Afwal megakui bahwa, kondisi Aceh yang hanya akan didukung oleh dua bank akan menambah kesulitan yang dihadapi para pengembang di Aceh.

Para pengembang pembangunan perumahan bersubsidi pemerintah maupun non-subsidi atau komersil akan dihantui dengan berbagai kesulitan lainnya, karena hanya dua bank yang ada.

Padahal, kata Afwal, kedua bank yang tersisa nantinya ini belum memiliki pengalaman luas untuk sektor perumahan bersubsidi dan komersil.

Dia mengungkapkan, seperti pemeriksaan lapangan dan manajemen risiko di BSI yang menghabiskan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sehingga pengembang dipastikan sudah kelabakan.

Baca juga: Resmikan Gedung Baru KCP BTN Syariah, Gubernur Jelaskan Dasar Pemberlakuan Qanun LKS di Aceh

Dengan kondisi itu, kata Afwal, proses pengajuan KPR akan berlarut-larut, bukan hanya merugikan pengembang, tetapi juga konsumen, karena tidak bisa menempati rumah sebelum akad.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul selama ini, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan BSI di Banda Aceh pada Rabu (22/2/2023) hari ini.

Afwal berharap, BSI dapat membuka diri dalam mengatasi berbagai persoalan, tetapi harus diimplimentasikan di lapangan.

Dia mencontohkan, untuk proses KPR tidak boleh terlalu lama, tetapi harus dikerjakan secepatnya, begitu juga dengan pengajuan pembiayaan dari pengembang.

"Pengembang di Aceh sebenarnya bisa maju, jika perbankan mendukung sepenuhnya dan bekerja cepat seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi," katanya.

Afwal mengungkapkan selama Covid-19, para pengembang berjatuhan dan saat inilah waktunya untuk bangkit kembali.

Selain itu, dia juga menyinggung kerja Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang harus dipacu lagi dan mengikuti ketentuan yang ditulis oleh mereka sendiri, seperti pembuatan dan pemecahan sertifikat tanah.

Dia menambahkan pemerintah yang mengeluarkan berbagai perizinan untuk sektor perumahan juga harus bergerak cepat dan juga mengikuti ketentuan pemerintah.

"Semuanya ini, tentunya untuk kebaikan semuanya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang diidamkannya dan perekonomian Aceh bisa bangkit kembali," harapnya. (*)

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS