Heboh Pokir DPRA, Asrizal Minta TAPA Bintangi Usulan Program di Luar Dapil dan Normalisasi Pagu

"Kita minta pemerintah untuk membintang saja kegiatan-kegiatan yang di luar dapil. Kita harap kepada Gubernur melalui TAPA, saya sebagai anggota DPRA, anggota biasa di Banmus, tidak masuk di Banggar, mungkin untuk menormalisasi uang ini," katanya pada Selasa (21/2/2023).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA dari PAN Asrizal H Asnawi meminta Pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), untuk menormalisasi peruntukkan dana pokir anggota DPRA tahun 2023 karena di luar kewajaran.

Bahkan Asrizal mengungkapkan, ada beberapa anggota dewan yang mengusulkan program-program melalui pokir tahun 2023 di luar daerah pemilihan (dapil) nya.

"Kita minta pemerintah untuk membintang saja kegiatan-kegiatan yang di luar dapil. Kita harap kepada Gubernur melalui TAPA, saya sebagai anggota DPRA, anggota biasa di Banmus, tidak masuk di Banggar, mungkin untuk menormalisasi uang ini," katanya pada Selasa (21/2/2023).

Ketua PAN Aceh Tamiang ini mengatakan, telah terjadi ketimpangan luar biasa dan tidak wajar pagu pokir antara anggota Banggar dan pimpinan DPRA dengan anggota biasa atau non Banggar. 

Untuk diketahui, dari 81 anggota DPRA, sebanyak 41 orang menduduki Badan Anggaran (Banggar) dan 41 orang lainnya menduduki Badan Musyawarah (Banmus).

Untuk diketahui, Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya menerima dana pokir yang nilainya sangat fantastis yaitu Rp Rp 135 miliar lebih.

Sedangkan para wakil ketua bervariasi mulai dari Rp 91 miliar lebih, Rp 85 miliar lebih, hingga Rp 74 miliar lebih. 

Sementara anggota banggar menerima pokir hingga puluhan miliar. 

Sedangkan anggota non banggar hanya menerima Rp 8 miliar lebih. 

Baca juga: Heboh Pokir DPRA, Asrizal: Banggar Bohongi Anggota Non Banggar

Padahal, anggaran daerah saat ini sedang menurun seiring mengecilnya penerimaan dari dana otonomi khusus (otsus) yang tinggal 1 persen.

"Awalnya dengan alasan tahun ini otsus tinggal 1 persen, maka anggaran pokir anggota non banggar Rp 8 miliar. Mungkin anggota banggar di daerah Rp 10 miliar. Kenapa faktanya, anggota non banggar Rp8 miliar, anggota banggar Rp 20 miliar," ucap Asrizal kesal. 

"Semua anggota memiliki hak yang sama sebenarnya. Kita di dapil juga butuh daerah dibangun dengan dana aspirasi yang kita usulkan," protes Asrizal.

Ia mengaku bersyukur buku usulan pokir anggota DPRA bocor ke publik, sehingga terlihat keegoisan pimpinan terhadap anggota lain.