FPRM Kecam Sikap Kepala KSOP Terkesan Menghambat Aktivitas Kepelabuhan Kuala Langsa

"Akan tetapi kami sangat terkejut, hari ini kita baca di berbagai media online terjadi konflik antara pemilik kapal dengan Kepala KSOP terkait perizinan, ini sangat memalukan," ujar Nasrudin keterangan tertulisnya kepada Serambinews.com, Senin (27/2/2023).

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin, mngecam sikap Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Langsa yang terkesan menghambat aktivitas kepelabuhan Kuala Kota Langsa.

Pasalnya, untuk kegiatan ekspor perdana yang digagas oleh Pemko Langsa bersama pengusaha telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak, guna membahas kelancaran pengiriman barang asal Aceh ke Malaysia pada tanggal 7 Maret 2023.

"Akan tetapi kami sangat terkejut, hari ini kita baca di berbagai media online terjadi konflik antara pemilik kapal dengan Kepala KSOP terkait perizinan, ini sangat memalukan," ujar Nasrudin keterangan tertulisnya kepada Serambinews.com, Senin (27/2/2023).

Sebagai lembaga penyelenggara negara di bidang kepelabuhanan, sambung Nasruddin, KSOP tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum dan pengawasan saja.

"Akan tetapi KSOP juga berkewajiban membina dan mengayomi masyarakat, itu juga adalah hal lebih penting," kata Nasruddin.

Menurut Nasruddin, Pemko Langsa telah berupaya untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Kuala Langsa untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah ini dan Aceh umumnya.

Namun upaya ini belum bisa terlaksana secara maksimal, apabila masih ada hambatan dari oknum di lembaga terkait dalam kawasan pelabuhan itu sendiri.

Apabila Pelabuhan Kuala Langsa ini mau dihidupkan, ada saja kendala terjadi di lapangan.

Sehingga pengusaha ekspor dannimpor enggan masuk ke Pelabuhan Ini.

Seperti yang terjadi hari ini, KSOP terkesan mempersulit izin masuk kapal pengusaha yang akan melakukan ekspor ikan ke Malaysia dalam waktu dekat ini.

"Para pengusaha enggan melakukan pengiriman barang lewat Pelabuhan Kuala Langsa ini, jika ada oknum di pelabuhan yang tidak mendukungnya, ditambah lagi karena tidak adanya kepastian aturan," tulis Nasruddin.

Oleh karenanya, sambung Nasruddin, jika pelabuhan ini hanya dijadikan sebatas panjangan semata,  lebih baik Pemko Langsa menyurati Presiden, DPR RI dan Menteri terkait agar Pelabuhan Kuala Langsa ditutup saja, dikarenakan tidak ada dampak secara ekonomi bagi masyarakat.

"Untuk apa ada Pelabuhan Kuala Langsa tanpa aktivitas kepelabuhanan, hanya untuk menghabiskan uang negara untuk membayar gaji pegawai yang tidak bekerja di sana," ungkapnya.