DPRK Pidie Gelar Rapat Konflik Manusia dengan Gajah, Peserta Beber Jumlah Kasus, Gajah Jinak Dilepas

Peserta yang hadir terdiri atas camat, aparatur gampong dan warga yang memprotes kebijakan BKSDA Aceh dalam penanganan satwa liar.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Rapat penyelesaian konflik gajah dengan manusia digelar di ruang paripurna DPRK Pidie, Rabu (1/3/2023). 

Peserta yang hadir terdiri atas camat, aparatur gampong dan warga yang memprotes kebijakan BKSDA Aceh dalam penanganan satwa liar.

Kegiatan itu dipimpin Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, Wakil I DPRK Pidie, Fadli A Hamid, perwakilan BKSDA, CRU Aceh, dan FFI. 

"Kawanan gajah yang mengganggu warga adalah gajah jinak yang dilepas, sehingga bergabung dengan satwa liar," kata  Keuchik Blang Malo, Kecamatan Tangse, Bob Rizal, dalam pertemuan itu, Rabu (1/3/2023).

Menurutnya, gajah jinak itu kini merusak tanaman warga bersama gajah liar. Untuk itu, gajah jinak yang telah dilepas itu harus ditarik kembali.

Baca juga: Tidak Bisa Pergi ke Kebun Gegara Konflik dengan Gajah, Keuchik dan Warga di Tangse Mengadu ke Dewan

"Jika pemerinta tidak mampu menangani gajah, serahkan kepada warga. Biar masyarakat menangani sendiri dengan cara sendiri," jelasnya.

Tokoh Geumpang, Muhammad Nasir, Rabu (1/3/2023) menyebutkan, sejak tahun 2015 hingga 2020 kasus konflik gajah terjadi di Pidie mencapai 496 kasus. 

Menurutnya, awalnya terjadi gangguan gajah saat FFI membawa gajah jinak main bola di Kecamatan Tangse, sehingga gangguan gajah yang dicatat tahun 2015 sebanyak 34 kasus, 2016 sebanyak 44 kasus.

Kemudian 2017 sebanyak 103 kasus, 2018 sebanyak 73 kasus, 2019 sebanyak 107 kasus, dan 2020 sebanyak 130 kasus.

"Data kasus konflik gajah itu saya peroleh saat saya mengikuti sosialisasi tentang satwa liar dan tumbuhan yang dilakukan FFI. Sementara data kasus gajah 2021, 2022 dan 2023 belum dirilis BKSDA Aceh," sebutnya. 

Baca juga: Tiga Warga Pidie Meninggal Diinjak Gajah, Dewan Nilai Konflik Senjata Berganti Konflik Satwa 

Menurutnya, BKSDA belum mampu menangani kasus gangguan gajah di Pidie, sehingga pada tahun 2022 dan 2023 sudah dua warga meninggal diserang satwa dilindungi itu. 

Camat Keumala, Nurjannah, Rabu (1/3/2023) menjelaskan, dampak gangguan gajah menyebabkan warga tidak boleh lagi mencari rezeki di kebun. Saat ini, 100 warga Gampong Pake dan Sukon telah keluar dari dua gampong itu untuk mencari rezeki. 

Menurutnya, saat ini keberadaan lembu, kerbau dan kambing yang berkeliaran mengganggu ketertiban umum telah diatur dengan Perda. 

"Kenapa gangguan gajah itu tidak diatur dengan Perda. Sebab, gajah itu sudah sangat merusak tanaman milik warga," pungkasnya. (*)

Baca juga: VIDEO Konflik Gajah Manusia di Aceh hingga Renggut Korban Jiwa, Ini Solusinya