Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Tolak Gunakan Mobil Listrik: Cukup Innova Kendaraan Dinas

Joko hanya menyebutkan untuk spesifikasi dari mobil untuk Heru dan Prasetyo tersebut yakni 4.200 cc.

"Jadi tidak dilarikan ke (pengadaan) Rubicon. Rubicon justru lebih murah. Land Cruiser yang dipakai oleh seluruh kepala daerah Provinsi di Indonesia ya standarnya itu. Standarnya 4.200 cc, ada di Permendagri Nomor 7 tahun 2006," kata Joko.

Baca juga: Arab Saudi dan Jepang Sepakati 15 Perjanjian Investasi, Mobil Listrik Sampai Taman Industri Laut

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jip sebagai kendaraan dinas Heru Budi.

Belanja kendaraan itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).

Joko menyatakan, kendaraan dinas gubernur diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

"Nah kendaraan dinas untuk gubernur di seluruh Indonesia itu standarnya adalah mobil jip dengan kapasitas 4.200 cc," ucap Joko.

"Kemudian satunya lagi, karena jatahnya dua (mobil), satu lagi mobil sedan dengan kapasitas mesinnya 3.000 cc," lanjutnya.

Dia menekankan, berdasar Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tersebut, seorang gubernur memang berhak menerima dua mobil.

Peraturan ini, kata Joko, tak hanya berlaku di Ibu Kota saja. Permendagri tersebut juga berlaku di provinsi lain.

"Itu (Permendagri Nomor 7 Tahun 2006) berlaku tidak hanya di Jakarta, itu seluruh Indonesia menggunakan spek yang kurang lebih sama," ujarnya.

Joko menyebutkan, para pemimpin Pemprov DKI sebelum Heru Budi pun juga menggunakan dua jenis kendaraan, yakni jip dan sedan.

"Coba kita lihat (gubernur DKI) periode sebelumnya, (mereka) menggunakan mobil yang sama, mobil dengan spek yang sama," tutur dia.

Dengan demikian, Heru Budi memang akan memiliki dua mobil.

Satu mobil berjenis jip dengan anggaran Rp 2,3 miliar dan mobil berjenis sedan dengan anggaran Rp 800 juta.

Belanja kendaraan dinas untuk kedua mobil itu sama-sama tercantum dalam Sirup LKPP.

Namun, paket pengadaan keduanya terpisah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Heru Budi Tolak Gunakan Mobil Listrik: Saya Bukan Pejabat, Pj Gubernur Cukup Innova",