Warga Kesulitan Air Bersih, Usman AR Dorong Pemkab Bangun Jaringan Pipanisasi di Kawasan Ujong Batee

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Anggota DPRK Aceh Besar Usman AR mendorong Pemkab Aceh Besar membangun jaringan pipanisasi ke simpul-simpul pemukiman masyarakat yang kesulitan air bersih.

"Beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan agar Pemerintah Aceh Besar melalui PDAM Tirta Mountala bisa membuka jaringan pipanisasi ke wilayah masyarakat yang kesulitan air bersih di Aceh Besar," tegas Usman AR, anggota DPRK Aceh Besar dari Fraksi Golkar pada temu ramah dan doa bersama di Mushala Komplek Durung Barona, Dusun Mata Ie, Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Minggu malam (19/3/2023).

Hadir juga pada acara tersebut Keuchik Gampong Durung Alwi SAg, Imam Mushala Tgk Yusuf, Ketua Komplek Ridwan, dan Imum Chiek Tgk Jamil sekaligus memimpin doa yang diikuti puluhan warga komplek.

Pada pertemuan tersebut, warga Komplek Durung Barona mengeluhkan sulitnya mengakses air bersih sejak tinggal di komplek tersebut pasca tsunami.

Selama ini warga komplek memperoleh distribusi air bersih tiga hari sekali dari sumber sumur bor Perumnas Ujong Batee.

• Anggota DPRK Hadirkan Layanan Kesehatan Yellow Clinic untuk 10 Ribu Warga di Aceh Besar

Seperti dituturkan Ida dan Erliati, ketergantungan air bersih tersebut sebetulnya dapat teratasi apabila memang Pemkab Aceh Besar dapat memperluas jaringan pipanisasi hingga ke kawasan Ujong Batee.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Usman AR telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemkab Aceh Besar.

Namun pihak Pemkab Aceh Besar mengakui ada keterbatasan operasional untuk membangun pipanisasi air bersih ke wilayah pesisir Aceh Besar seperti halnya Ujong Batee dan kawasan sekitarnya.

Seperti halnya kapasitas mesin pompa air yang digunakan saat ini masih sangat terbatas. Kendala lainnya adalah soal terbatasnya ketersediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih.

• Fakta Mutilasi Mayat dalam Koper, Keduanya Pasangan Sesama Jenis, Cinta pada Pandangan Pertama

"Kalau musim kemarau sumber airnya sangat terbatas, sehingga air yang diterima masyarakat terkadang juga menjadi keruh," ujarnya.

Selain itu pada saat yang bersamaan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh juga mengambil air baku di sumber yang sama dari Krueng Aceh sehingga debit air baku yang tersedia juga makin menyusut.

• Warga Komplek Durung Barona Sambut Ramadhan 1444 H dengan Doa Bersama dan Silaturahmi

Namun kata Usman, pihaknya akan terus berupaya mendorong Pemkab Aceh Besar memberi perhatian soal kebutuhan air bersih untuk masyarakat Aceh Besar.

Disebutkan, perluasan jaringan pipanisasi ke Ujong Batee dan sekitarnya masih terbuka peluang untuk terwujud mengingat pada tahun 2024 akan diselenggarakan PON XXI yang salah satunya dipusatkan di kawasan Desa Durung, Aceh Besar.

"Ini harapan kita, kalau memang nanti diselenggarakan PON pada tahun 2024 pembangunan pipanisasi ini akan menjadi satu harapan kita bersama," kata Usman.

Terbuka peluang

Diketahui, PON XXI/2024 Aceh-Sumut akan digelar 8-30 September 2024. Pembukaan PON akan dilaksanakan di Provinsi Aceh.

Sedangkan Sumut mendapat kesempatan menyelenggarakan upacara penutupan PON XXI pada 30 September 2024.

Karena itu, kata Usman, dengan adanya event PON tersebut diharapkan akan memberi multiplier effect. Terutama pemerintah diharapkan juga akan membangun jaringan pipanisasi air bersih yang melintasi kawasan Ujong Batee hingga Durung untuk kebutuhan para atlet dan venue.

Pada temu ramah itu warga juga mempertanyakan soal program pemberdayaan masyarakat, terutama untuk kelompok perempuan rentan yang berhadapan dengan kesulitan ekonomi.

Menanggapi hal ini, untuk usulan program tahun anggaran 2024 di daerah pemilihan anggota dewan Aceh Besar sudah selesai dan diajukan untuk dibahas di Banggar bersama eksekutif.

"Untuk sekarang sudah tidak bisa lagi, kecuali nanti di anggaran perubahan," tukas Usman.

Menurut anggota dewan Fraksi Golkar ini, memang ada kebijakan baru bahwa anggota dewan tidak boleh lagi membiaya usulan program tanpa prosedur yang jelas.

Misalkan untuk usulan program pemberdayaan ekonomi perempuan, harus diajukan secara berkelompok. Kelompok tersebut harus berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta dari notaris.

"Jadi sekarang harus begitu, tidak boleh lagi seperti dulu karena semuanya tercatat secara online," tegasnya.

Menurut Usman apabila memang ada kelompok masyarakat yang dapat memenuhi syarat tersebut pihaknya membuka diri untuk menampung usulan programnya untuk diperjuangkan.(*)

• Setelah Nova, Giliran Marzuki Protes Mendagri Terkait 4 Pulau Aceh yang Masuk Wilayah Sumut

• Sepmor Hantam Belakang Truk Parkir di Bahu Jalan, Seorang Kepsek di Aceh Jaya Meninggal Dunia