Anggota Dewan Dukung Pembentukan Tim Cagar Budaya Aceh Tamiang

Atas dasar inilah, Aulia berharap, Pemkab dan DPRK Aceh Tamiang serius memerhatikan bangunan cagar budaya agar tidak menjadi urusan hukum.

Bahkan, dia mengklaim, perusakan ini telah tejadi sejak Aceh Tamiang berpisah dari Aceh Timur pada 2002 silam.

“Kami memiliki data, kalau DPRK minta, kami siap menjabarkannya,” papar Aulia.

Aulia memang berharap, DPRK Aceh Tamiang lebih berperan untuk melindungi cagar budaya ini.

Upaya pelindungan ini bukan sekadar menjaga warisan leluhur, tapi juga melindungi masyarakat terjerumus hukum.

“Jangan karena kelalaian kita, masyarakat kita masuk penjara karena tidak tahu kalau cagar budaya itu tidak boleh dialihfungsikan,” kata dia.

Sebelumnya, Kabid Kebudayaan Disdikbud Aceh Tamiang, Mustafa Kamal ketika dikonfirmasi mengatakan kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Aceh Tamiang, mengaku memang sudah mendesak.

Sebenarnya, kata dia, Bidang Kebudayaan sudah pernah mencoba mengusulkan penganggaran untuk pengadaan TACB, tapi tidak disetujui.

“Usulan yang kami ajukan dicoret, meski begitu kami tetap bekerja sesuai dengan batas kemampuan kami,” tuturnya.

“Dengan harapan bahwa kebudayaan nantinya menjadi patron pembangunan di Aceh Tamiang,” pungkas Mustafa.(*)