DPRK Panggil Manajemen PLTU 3-4, Pertanyakan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Nagan Raya

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - DPRK Nagan Raya memanggil manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4, Rabu (29/3/2023).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekira pukul 14.30 WIB itu, terkait rekrutmen tenaga kerja lokal asal Nagan Raya serta sejumlah hal lain di PLTU 3-4 yang berlokasi di Suak Puntong, Nagan Raya ini.

PLTU 3-4 pengelolaannya selama ini dipegang oleh PT Meulaboh Power Generation (MPG) yang pimpinannya asal Warga Negara (WNA) Cina.

Pertemuan oleh DPRK itu setelah sebelumnya mendapat masukan serta sorotan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan di Nagan Raya.

Pasalnya, kalangan pemuda dan LSM menilai MPG/PLTU mengabaikan pekerja lokal Nagan Raya dan lebih banyak merekrut pekerja dari luar Nagan.

RDP itu dipimpin Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Puji Hartini dan dihadiri sejumlah anggota dewan, serta unsur dari Pemkab yang hadiri langsung Sekda Ardimartha.

Sidang pembahasan soal pekerja lokal Nagan Raya di DPRK dengan PT MPG sempat panas dan alot.

Kalangan LSM dan kepemudaan meminta PLTU memperlihat jumlah dan nama pekerja. Namun pihak PLTU 3-4 beralasan tidak membawa sehingga pihak LSM dan kepemudaan memilih keluar dari ruang sidang di DPRK Nagan Raya.

Seorang perwakilan LBH AKA, T Ridwan dalam pertemuan menyampaikan MPG harus terbuka terhadap data serta harus memperioritaskan warga lokal Nagan Raya sebagai pekerja, sebab PLTU di Nagan Raya.

Setelah LSM dan unsur kepemudaan keluar sidang, RDP tetap berlanjut hingga sore hari.

Sidang sempat berlangsung lambat karena memakai juru bahasa.

Sebab manajenen PT MPG/PLTU 3-4 yang berkapasitas 2x200 MW adalah WNA asal Cina dan tidak bisa berbahasa Indonesia.

Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Puji Hartini menyampaikan bahwa RDP dilaksanakan guna menyikapi harapan masyarakat Nagan Raya terkait rekrutmen pekerja lokal di PLTU 3-4.

Sebab, selama ini dari informasi berkembang bahwa banyak tenaga kerja di PLTU 3-4 dari kabupaten lain di Aceh serta luar Aceh.