Breaking News

KPK Ungkap Modus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, Duga Bagian Keuangan Sekongkol

Mereka memanipulasi besaran angka tukin dengan modus seakan-akan salah ketik atau typo.

Editor: Faisal Zamzami
KOMPAS.com/Syakirun Ni'am
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat ditemui di gedung Merah Putih mengimbau Rafael Alun Trisambodo tidak melarikan diri dan menghadpi proses hukum yang berjalan, Senin (20/3/2023). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan persekongkolan orang-orang bagian keuangan atau bendahara.

Direktur Penyidikan, Asep Guntur Rahayu, Asep mengatakan, pegawai yang mengurus keuangan itu mendapati uang ‘menganggur’ di Kementerian ESDM.

“Jadi, mereka tuh pintar akhirnya bersekongkol, 'sudah nanti saya kasih’,” kata Asep saat ditemui awak media idi gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/3/2023).

Menurut Asep, para pelaku itu kemudian mencairkan uang ‘menganggur’ tersebut dengan memasukkannya di dalam tunjangan kinerja (tukin).

KPK menduga para pelaku dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggunakan modus kesalahan penulisan jumlah uang atau typo.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pelaku memperbesar tunjangan dengan modus kesalahan menulis jumlah tukin.

Mereka memanipulasi besaran angka tukin dengan modus seakan-akan salah ketik atau typo.

Ia mencontohkan, ketika besaran tukin Rp 7 juta maka pelaku akan menuliskan angka double menjadi Rp 77 juta atau ditambahkan angka 0 menjadi Rp 70 juta. Tindakan ini dilakukan terus menerus.

“Misalkan, kalau tunjangan kinerja misalkan Rp 5 juta, nah dikasih menjadi Rp 50 juta, kan kayak typo. Jadi, kalau ketahuan, 'Oh, saya typo nih ketik ini', padahal uangnya sudah keburu masuk Rp 50 juta,” kata Asep dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

“Nanti setelah terdistribusi baru nanti dikumpulin lagi diambil,” ujar Asep.

Menurut Asep, korupsi ini diduga dilakukan di antara bendahara dan bagian keuangan di Kementerian ESDM.

Sejauh ini, KPK belum mendapatkan data bahwa Dirjen Minerba RIdwan Jamaluddin terkait dengan perkara ini.

“Sebetulnya, sejauh ini belum ada terkait ke pak dirjen. Jadi ini tuh di antara orang-orang keuangan (bendahara),” ujar Asep.

Asep mengatakan, dalam pengelolaan anggaran di ESDM ditemukan kelebihan uang. Mereka lantas mencari cara agar dana tersebut bisa dibagi.

Pelaku kemudian menggunakan modus salah menulis angka tunjangan.

Menurut Asep, tindakan yang mereka lakukan berlangsung lama karena tidak bisa mencairkan uang dalam jumlah besar sekaligus karena akan dicurigai.

Ketika ada pihak yang menemukan tukin itu lebih besar dari seharusnya, mereka akan berkilah ‘salah ketik’.

“Padahal di bulan berikutnya sudah enggak ketahuan begitu lagi, enggak ketahuan begitu lagi, eh lama-lama ketahuan,” ujar Asep.

Adapun para pelaku dalam perkara tersebut sejauh ini hanya bagian keuangan.

“Itu bagian keuangan saja, enggak ada (eselon), itu mulai kepala biro ke bawah ya,” tutur Asep.

 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dugaan korupsi Tukin pegawai di Kementerian ESDM.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, nama para pelaku baru akan diumumkan berikut detail perbuatan dan pasal yang disangkakan saat penyidikan dirasa cukup.

Ali hanya menyebut, para pelaku diduga melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri.


“Kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali.

Dalam perkara ini, para pelaku diduga menikmati uang puluhan miliar rupiah. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, ‘operasional’, dan diduga untuk menyuap oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun demikian, KPK masih akan terus mendalami informasi tersebut.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM hingga Apartemen Pakubuwono, Temukan Uang Miliaran Rupiah

Usut Korupsi Tukin di ESDM, KPK Amankan Uang Rp 1,3 M Usai Geledah Apartemen di Pakubuwono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp 1,3 miliar dari penggeledahan apartemen Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) M. Idris Sihite di kawasan Pakubuwono, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya menggeledah apartemen Idris pada subuh Selasa (28/3/2023).

Asep pun membantah informasi yang menyebut bahwa uang yang diamankan penyidik dalam penggeledahan itu puluhan miliar.

“Di sana memang kita menemukan sejumlah uang, sejumlah uang ya, enggak puluhan miliar, sekitar Rp 1,3 miliar. Kenapa? Karena baru paginya dihitung ya,” kata Asep dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Menurut Asep, penggeledahan ini bermula saat tim penyidik menemukan kunci apartemen saat menggeledah ruang kerja Idris.

Setelah itu, Idris diminta menyertai tim penyidik ke apartemennya untuk mendampingi proses penggeledahan.

“Jadi, kita minta menunjukkan tempat apartemen tersebut,” ujar Asep.

Saat ini, tim penyidik masih mendalami keterkaitan uang tersebut dengan dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2020-2022.

Selain uang, kepemilikan apartemen tersebut juga telah ditelisik untuk kemudian didalami kaitannya dengan perkara tersebut.

Asep mengatakan, kunci apartemen itu memang berada di tangan Idris. Namun, ia pihaknya belum mengetahui kepemilikan apartemen itu secara hukum.

“Bisa saja di sana kan hanya menumpang, hanya apa kita enggak tahu. Sampai saat ini sedang didalami,” ujar Asep.

Sebelumnya, KPK menggeledah empat lokasi terkait kasus dugaan korupsi Tukin pegawai di Kementerian ESDM.

Penyidik menggeledah kantor Ditjen Minerba di Tebet, Kementerian ESDM, apartemen di Pakubuwono Menteng, dan Depok.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka diduga menikmati uang korupsi puluhan miliar.

Sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, ‘operasional’, hingga diduga untuk menyuap oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam perkara ini, para pelaku diduga melanggar pasal 2 atau 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca juga: Pekan Pertama Puasa, Harga TBS Sawit di Nagan Raya Turun, Kini Dihargai Rp 2.200-Rp 2.400 Per Kg

Baca juga: Segini Harga Emas di Lhokseumawe Edisi 30 Maret 2023, Turun Rp 12 Ribu Per Mayam

Baca juga: Jelang Musorkot KONI, Ini Harapan Pj Wali Kota Lhokseumawe, Restui Siapa pun Calon Ketua Umum

 

Kompas.com: KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved