Rusia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB Bulan Ini, Ukraina Menjauh hingga Amerika Serikat Tak Berdaya

SERAMBINEWS.COM - Ketika perang masih berkecamuk di Ukraina, peristiwa mengejutkan datang dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kini Rusia mengambil alih kursi kepresidenan Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Ukraina untuk PBB menyatakan Ukraina akan menjauh dari lembaga tersebut untuk sementara waktu.

Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota dan setiap anggota memiliki satu suara.

Di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara anggota wajib mematuhi keputusan Dewan.

Setiap anggota bergiliran menjadi ketua dan digilir setiap bulan sesuai abjad, sesuai bahasa Inggris.

Seperti dikutip dari Euro News, terakhir kali Rusia memegang kursi kepresidenan adalah Februari tahun lalu.

Ironisnya, di bulan yang sama, Rusia meluncurkan invasi besar-besaran ke negara tetangganya Ukraina.

Pada tanggal 23 Februari, hampir satu tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Majelis Umum PBB menuntut penarikan segera Rusia dari negara itu, yang sejalan dengan Piagam PBB.

Pada sesi khusus darurat kesebelas yang dilanjutkan, badan dunia mengadopsi resolusi baru yang menyerukan diakhirinya perang.

Baca juga: Rusia Rekrut 147.000 Pemuda Untuk Wajib Militer, Putin Sudah Teken Dekrit

Hasilnya adalah 141 Negara Anggota mendukung dan tujuh negara menentang.

Negara-negara yang menentang adalah Belarusia, Republik Demokratik Rakyat Korea, Eritrea, Mali, Nikaragua, Rusia, dan Suriah.

Selain itu ada 32 negara yang abstain, di antaranya adalah China, India, dan Pakistan.

Rusia berencana untuk mengadakan pertemuan informal Dewan Keamanan PBB pada awal April tentang apa yang mereka sebut sebagai "situasi sebenarnya" tentang anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia.

Masalah ini mendapat sorotan setelah surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Vladimir Putin untuk kejahatan perang dikeluarkan karena terkait dengan dugaan penculikan anak-anak tersebut.

Ukraina yang hingga kini masih dalam invasi Rusia kecewa akan kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan PBB. 

“Mulai 1 April, mereka membawa tingkat absurditas ke tingkat yang baru,” kata Sergiy Kyslytsya, Duta Besar Ukraina untuk PBB. 

“Dewan keamanan tidak dapat bergerak dan tidak mampu menangani tanggung jawab utama mereka, yaitu pencegahan konflik dan kemudian menangani konflik,” ujarnya seperti dikutip dari The Guardian.

Duta Besar mengatakan Ukraina akan menjauh dari dewan keamanan pada bulan April kecuali dalam kasus "masalah kepentingan keamanan nasional yang kritis".

Ukraina saat ini bukan anggota Dewan Keamanan PBB, meskipun sering dipanggil untuk berbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan perang.

Baca juga: Badan Pangan PBB Kisahkan Adegan Mengerikan Dampak Gempa di Turkiye dan Suriah Jadi Malapetaka

Ukraina: Pukulan Telak ke Sistem Hubungan Internasional

Kepala staf kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan dipimpin Rusia selama bulan ini. 

Presidensi dewan keamanan pbb sendiri dipegang secara bergantian dengan pergantian per bulan.

Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy itu menyebut presidensi Rusia adalah "pukulan" bagi sistem hubungan internasional.

Terakhir Rusia memegang presidensi Dewan Keamanan PBB adalah pada Februari 2022, ketika invasi ke Ukraina dimulai.

Selain itu, Yermak juga mengecam Iran yang disebutnya "negara teroris".

Iran sendiri dituduh memasok Rusia dengan ratusan drone kamikaze untuk menyerang Ukraina.

"Sangat jitu bahwa pada hari kemerdekaan sebuah negara teror, Iran, negara teror yang lain, Rusia mulai memimpin Dewan Keamanan PBB," kata Yermak dikutip The Guardian, Sabtu (1/4/2023).

"Ini tidak hanya memalukan. Ini adalah pukulan simbolis lagi bagi sistem hubungan internasional yang berbasis aturan," lanjutnya.

Federasi Rusia sendiri resmi memegang presidensi Dewan Keamanan PBB per Sabtu (1/4).

Kremlin mengaku akan "menggunakan seluruh haknya" selama menjabat.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mendesak Rusia untuk "berlaku profesional" selama memimpin Dewan Keamanan PBB.

Washington menyayangkan tiadanya cara menghalangi Rusia dari presidensi Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: VIDEO KKB Minta PBB Jadi Mediator dengan Indonesia Sebagai Syarat Lepaskan Pilot Susi Air

Amerika Serikat Tak Berdaya karena Rusia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB

 Amerika Serikat (AS) menegaskan tak berdaya setelah Rusia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.

Rusia diketahui telah mengambil presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB, meski Ukraina terus meminta anggotanya untuk memblok langkah ini.

Satu dari 15 anggota DK PBB akan maju sebagai presidensi setiap bulan, dengan pola rotasi.

Terakhir kali Rusia menjadi presidensi adalah Februari 2022, ketika meliuncurkan invasi skala penuh ke Ukraina.

Meski Ukraina menyatakan keberatannya, AS menegaskan tak bisa memblok Rusia menjadi presidensi, yang merupakan anggota tetap DK PBB.

AS menegaskan tangannya terikat, karena Piagam PBB tak mengizinkan pencopotan para anggota tetap.

“Sayangnya, Rusia adalah anggota tetap dari Dewan Keamanan dan tak ada jalur hukum internasional yang layak untuk mengubah kenyataan itu,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre dilansitr dari BBC, Sabtu (1/4/2023).

Ia menambahkan bahwa AS memperkirakan Moskow untuk melanjutkan posisinya di DK PBB untuk menyebarkan disinformasi dan membenarkan aksinya di Ukraina.

DK PBB merupakan badan internasional yang bertanggung jawab untuk mempertahankan perdamaian.

Lima negara secara permanen mewakil DK PBB.

Mereka merefleksikan struktur kekuatan pasca-perang yang bergoyakng ketika DK PBB dibentuk.

Anggota kelompok ini bekerja bersama 10 negara anggota tidak tetap.

 
Kehadiran Rusia sebafai anggota tetap di Dewan Keamanan, membuat mereka bisa memveto resolusi.

Untuk meloloskan pemungutan suara DK PBB, harus ada sembilan negara yang mendukung, dengan tak satu pun dari lima anggota tetap yang memberikan suara menentang.

Pada Februari tahun lalu, Rusia memveto resolusi yang bertujuan mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina.

Pada September, mereka juga memveto resolusi yang menyerukan pembalikan aneksasi ilegal empat wilayah Ukraina.

Baca juga: 625 Peserta MTR ke XXII Aceh Tiba di Pidie

Baca juga: KAI Edisi ke-32 - Apakah Belajar Tauhid Harus Mengikuti Metode Ilmu Kalam?

Baca juga: PPS Lampulo Diusul Jadi Pelabuhan Perikanan Internasional, JICA, Bappenas dan KKP Lakukan Survei

Kompas.tv: Rusia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Ukraina Akan Menjauh dari Badan Tersebut