Redupnya Cendekiawan Berdedikasi

Dr Hafas Furqani MEc, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

HARIAN Kompas, sejak tahun 2008 secara rutin memberikan penghargaan kepada Cendekiawan Berdedikasi. Penghargaan dimaksudkan sebagai thanksgiving khusus kepada para kontributor artikel opini di harian Kompas yang memang kebanyakannya adalah para cendekiawan. Dalam tulisan popular ilmiah di kolom opini mereka merefleksikan persoalan masyarakat dan mengurai masalah menggunakan ketajaman  intelektualnya. Tak jarang, refleksi opini yang ditulis berhasil menggugah masyarakat dan pengambil kebijakan.
Penghargaan yang mendorong cendekiawan untuk terus berkontribusi ini dinilai cukup berhasil. Sehingga, dalam perjalanan berikutnya, apresiasi juga diberikan kepada cendekiawan dalam definisi yang lebih luas, yang dianggap memiliki komitmen kepada pembangunan Indonesia.

Mereka adalah cendekiawan yang tekun bekerja dalam sepi tidak terpengaruh oleh hingar bingarnya popularitas, namun berdedikasi melakukan pekerjaan intelektual secara ganda, selain demi kedalaman ilmu yang diemban, sekaligus demi kemajuan masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu (17/3/2023) Serambi Indonesia juga memberikan Serambi Demokrasi Award. Penghargaan diberikan kepada 60 tokoh inspiratif yang dianggap berkontribusi kepada jalannya demokrasi dan pembangunan Aceh.

Pemberian award ini merupakan ajang bergengsi untuk memberikan apresiasi kepada sumbangan usaha, pemikiran, dan kebijakan yang diberikan untuk kemajuan Aceh. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi Serambi Indonesia sebagai media perdana di Provinsi Aceh yang telah cukup lama mencatat jejak rekam perjalanan daerah dan manusia Aceh.

Namun, dalam gegap gempita malam penghargaan itu terasa ada sesuatu yang hilang. Penghargaan kepada akademisi atau cendekiawan yang dianggap berkontribusi kepada Aceh kelihatannya luput.

Otokritik

Ini menimbulkan tanda tanya. Apakah media lupa eksistensi cendekiawan yang merupakan kaum intelektual yang pasti berkontribusi kepada Aceh? Atau memang saat ini Aceh sedang krisis cendekiawan yang berdedikasi mencurahkan usaha intelektual mereka untuk merespons kondisi Aceh.Sehingga tidak masuk dalam nominasi penerima award?

Jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya saling terkait. Eksistensi cendekiawan berdedikasi kelihatannya semakin redup sehingga masyarakat lupa keberadaan mereka dan pengambil kebijakan mengacuhkan mereka. Kaum cendekiawan yang semakin ramai di Darussalam dan sentra pendidikan tinggi lainnya yang tersebar di Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Takengon sampai Tapaktuan, ternyata dianggap terlalu dingin dan tidak banyak kontribusinya kepada pembangunan Aceh.

Ada beberapa sebab fenomena ini terjadi. Pertama, Lembaga Pendidikan Tinggi di Aceh telah berevolusi menjadi tempat eksklusif pengembangan “ilmu untuk ilmu”. Para cendekiawan lebih nyaman berdiam diri di menara gading. Mereka lebih berminat melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan forum ilmiah yang dihadiri oleh hanya para ilmuwan.

Publikasi di jurnal yang terindeks Scopus menjadi ambisi tertinggi para akademisi. Namun, ribuan artikel tersebut hanya menjadi koleksi bisu karena tidak menarik minat masyarakat umum dan juga pengambil kebijakan.
Masyarakat pada akhirnya menjadi semakin teralienasi dari ranah ilmiah karena ilmu yang dihasilkan semakin canggih dan hanya tersebar di jurnal-jurnal ilmiah yang tidak mereka pahami. Di sisi lain, cendekiawan menjadikan masyarakat sebagai laboratorium pasif objek penelitian mereka. Masyarakat menjadi objek yang tidak berdaya dengan berbagai eksperimentasi ilmiah kaum cendekiawan.

Kedua, kaum cendekiawan hari ini juga disibukkan dengan berbagai pekerjaan administratif. Dosen, dalam ungkapan Sulistyowati Irianto (Kompas, 13/4/2023) telah menjadi manusia birokrasi yang sibuk dengan pemenuhan kewajiban administratif. Energinya dihabiskan untuk mengunggah dokumen berulang kali di banyak aplikasi yang tidak terintegrasi untuk pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. Sementara, program studi dan universitas juga disibukkan dengan program akreditasi yang sangat melelahkan.

Akibatnya, kaum cendekiawan mulai teralienasi dari karyanya sendiri karena tidak memiliki roh kebebasan akademik dalam bekerja. Masyarakat juga tidak lagi menjadi perhatiannya karena fokusnya beralih untuk mengurus berbagai keperluan administratif demi mempertahankan status dosen dan mendapatkan gaji tunjangan.

Karena itu, maka tidak heran Aceh menampilkan fenomena bertolak belakang. Tatkala Perguruan Tinggi berbangga dengan peringkat tertinggi di berbagai lembaga pemeringkatan seperti Webometric, Unirank, Scimago Institution Ranking dan lain-lain, wajah Aceh justru berada pada posisi terpuruk. Aceh didaulat menjadi Provinsi termiskin di Sumatera dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,75 persen (818 ribu orang).
Tatkala Perguruan Tinggi berbangga dengan peringkat akreditasi Unggul yang hampir merata pada semua Program Studi, Aceh justru masuk 10 Provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia sebesar 6,17 % (158 ribu orang). Aceh hari ini, bukan saja derajat sosial ekonominya amburadul, pembangunan berjalan tanpa arah, generasi penerus dihantui masalah stunting, marwah dan identitasnya juga sedikit demi sedikit hilang.

Quo Vadis?