Kepala Desa di Aceh Tengah Mengaku Dipaksa Ikut Bimtek, Haji Uma Minta Kapolda Aceh Turun Tangan

"Selaku anggota Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, saya telah lama menyoroti dan menyuarakan perihal bimtek ke luar daerah, termasuk adanya pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam mendorong kepala desa di Aceh untuk mengikuti bimtek ke luar Aceh," ujar Haji Uma. 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma meminta agar Kapolda Aceh Turun tangan melakukan penindakan hukum terhadap oknum instansi tertentu yang terlibat menekan kepala desa di Aceh terkait bimbingan teknis (bimtek) ke luar daerah. 

Hal tersebut disampaikan oleh Haji Uma kepada media ini, Senin (15/5/2023) menyikapi beredarnya pernyataan salah satu kepala desa atau reje kampung di Aceh Tengah yang mengaku ditekan atau diancam oknum yang mengaku dari instansi tertentu untuk harus ikut bimtek ke Yogjakarta. 

Menurut Haji Uma, selaku anggota Komite IV DPD RI yang salah satunya membidangi APBN termasuk realisasi dana desa, dirinya telah sejak lama menyoroti pelaksanaan bimtek aparatur desa ke luar Aceh . 

Pada dasarnya semangat dana desa ini lahir berangkat dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 bertujuan supaya dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan kesejahteraan para oknum yang sudah di gaji oleh Negara.

Apalagi dengan dalih Bimtek yang banyak output-nya tidak bisa dirasionalkan

"Selaku anggota Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, saya telah lama menyoroti dan menyuarakan perihal bimtek ke luar daerah, termasuk adanya pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam mendorong kepala desa di Aceh untuk mengikuti bimtek ke luar Aceh," ujar Haji Uma. 

Baca juga: Haji Uma Minta Desa Kurangi Bimtek ke Luar Daerah, Alihkan Anggaran Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Haji Uma menambahkan, informasi soal keterlibatan sejumlah pihak tertentu itu diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi dengan kepala desa. 

Bahkan, itu sudah menjadi rahasia umum di tingkat desa.

Namun, tidak ada yang berani untuk menyuarakan ke ruang publik karena berbagai pertimbangan. 

Oleh sebab itu, Haji Uma mengapresiasi salah satu reje di Aceh Tengah yang mengangkat hal ini ke media. 

"Saya telah pernah menyuarakan ini ke media jauh sebelumnya. Karena itu saya mengapresiasi kepala desa yang mulai berani bersuara. Harapannya ini menjadi inspirasi bagi seluruh kepala desa di Aceh untuk kritis dan berani menolak berbagai intervensi pihak lain dalam tata kelola dana desa di Aceh, demi menjaga sasaran anggaran negara tepat sasaran," kata Haji Uma.

Selain Kapolda Aceh dalam hal proses penindakan hukum, Haji Uma juga meminta Pangdam dan Kajati Aceh untuk dapat bersinergi mengawal dana desa.

Baca juga: Puluhan Pengurus Koperasi di Aceh Ikut Bimtek RAT

Hal ini bisa dilakukan dengan menindak tegas setiap oknum dari instansi masing-masing yang terlibat dalam hal pelaksanaan bimtek aparatur desa ke luar daerah.