Berita Banda Aceh

Haji Uma Minta Desa Kurangi Bimtek ke Luar Daerah, Alihkan Anggaran Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Haji Uma, daripada menghabiskan anggaran desa untuk bimtek, maka akan lebih bermanfaat dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau akrab dikenal Haji Uma 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui Perwakilan Provinsi Aceh Gelar Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa di Aceh.

Kegiatan yang berlangsung, Rabu (10/5/2023) di Aula Kantor Gubernur Aceh itu menghadirkan Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma menjadi salah satu pemateri.

Dalam materinya, Haji Uma menyoroti pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ke luar daerah.

Karena menurut Haji Uma, daripada menghabiskan anggaran desa untuk bimtek, maka akan lebih bermanfaat dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Haji Uma menjadi salah satu pemateri dalam Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa di Aceh, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui Perwakilan Provinsi Aceh, Rabu (10/5/2023) di Aula Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Haji Uma menjadi salah satu pemateri dalam Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa di Aceh, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui Perwakilan Provinsi Aceh, Rabu (10/5/2023) di Aula Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. (For Serambinews.com)

Workshop dibuka oleh Pj Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris daerah (Sekda) tersebut, dihadiri 200 peserta yang terdiri dari Inspektur Kabupaten/Kota, Kepala BPKA dan Kepala BPKD se-wilayah Aceh, Kepala DPMG se-wilayah Aceh, camat, kepala desa, dan sisanya mengikuti secara virtual.

Baca juga: Tanggapi Isu Revisi Qanun LKS, Haji Uma: Manok Jipajoh Lee Musang, Geureupoh yang Tatoet

Selain Haji Uma, hadir sebagai pemateri, yaitu Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial dari Kemenko PMK Mustikorini Indrijatiningrum (via video zoom), Direktur Dana Transfer Umum dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Adriyanto.

Narasumber lainnya yaitu Auditor Utama dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumonggi Siregar, serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat Arman Sahri Harahap.

Haji Uma dalam materinya memaparkan pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa.

"Komite IV DPD RI fokus mengawal realisasi APBN, khususnya dalam hal ini terkait dengan dana desa.

Untuk itu kita secara reguler melakukan rapat kerja dengan otoritas terkait, baik Kemenkeu, BPKP dan institusi terkait lainya," ujar Haji Uma.

Baca juga: Ibunda Ketua Umum DPP Partai SIRA Meninggal Dunia

Selain itu, salah satu hal yang menjadi penegasan Haji Uma dalam paparannya adalah terkait pelaksanaan Bimbingan teknis (Bimtek) aparatur desa.

Menurut Haji Uma, Bimtek penting, namun dalam pelaksanaannya perlu pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas.  

"Kita telah lama menyoroti masalah bimtek yang selama ini dilaksanakan di luar daerah. Hal ini tidak efisien secara anggaran dan kurang akuntabilitasnya," tegas Haji Uma.

Karena itu, Haji Uma berharap kepala desa tidak perlu mengikuti bimtek di luar daerah.

Baca juga: Haji Uma Bantu Pengobatan Janda Terkena Peluru Masa Konflik

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved