Ingin Berdayakan Masyarakat Adat, Kemendikbud Kumpulkan Perwakilan 21 Mukim se-Aceh

Mukim-mukim tersebut merupakan mukim dampingan Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, yang sedang mengusulkan atau mempunyai potensi untuk ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui  Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, ingin memberikan dorongan supaya ada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat yang ada di Aceh.

Oleh karena itu, direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan itu menyelenggarakan kegiatan dengan tajuk Lokalatif Swabela Masyarakat Adat, 15-17 Mei 2021 di Banda Aceh. 

Kegiatan ini mengambil tema, Penetapan, Hutan Adat, Pemajuan Kebudayaan, dan Pemetaan Partisipatif.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 21 mukim yang ada di Aceh yang tersebar di 10 kabupaten/kota. 

Mukim-mukim tersebut merupakan mukim dampingan Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, yang sedang mengusulkan atau mempunyai potensi untuk ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Selain itu, peserta juga terdiri dari dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan gampong juga dinas yang membidangi kebudayaan. 

Kemudian juga ada unsur penggiat budaya dari Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek.

Sambutan sekaligus pembukaan dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal SSTP MSi. 

Baca juga: Tambang Emas Linge jadi Ancaman Terhadap Masyarakat Adat Gayo

Almuniza menyebutkan, Provinsi Aceh mempunyai potensi bahari dan gunung yang begitu indah, begitu juga dengan potensi sumber daya manusianya. 

Lebih lanjut kepala dinas menyebutkan, masyarakat adat Aceh mempunyai peranan dalam pelestarian kebudayaan.

Sementara itu, Kapokja Advokasi, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Dit. KMA), Christriyati Ariani mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong proses penetapan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat di Aceh. 

Selain itu, kegiatan ini juga mesosialisasikan program pemajuan kebudayaan pada masyarakat adat Aceh.

Katanya, untuk menetapkan status masyarakat adat menjadi wewenang Kemendagri, sedangkan penetapan hutan adat jadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup. 

Sementara pihaknya, berperan jika masyarakat sudah terbentuk dan hutan adat sudah ditetap. 

Pihaknya ingin masyarakat adat bisa berkembang dan diberdayakan, dengan segala keunggulan dan kearifan lokalnya.

Baca juga: Puluhan Masyarakat Adat Dayak Geruduk DPRD Kukar, Minta Edy Mulyadi Ditangkap

Sjamsul Hadi, SH, MM Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dalam materinya menyebutkan pemerintah dalam hal ini Dit. KMA mempunyai program advokasi bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. 

Di tingkat pusat sudah ada kelembagaan Tim Koordinasi Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang dibentuk oleh Kemenko PMK yang terdiri atas lintas Kementerian/ Lembaga negara. 

Sejurus dengan itu, Piet Rusdi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I juga menyampaikan program-program pemajuan yang dilakukan di wilayah Aceh, baik terkait warisan budaya benda ataupun warisan budaya tak benda.

Kasubdit Fasilitasi Kewenangan dan Produk Hukum Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Satria Gunawan, SE, MM menyampaikan bahwa dalam regulasi terkait masyarakat hukum adat sudah diatur dalam Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, KLHK yang diwakili oleh Zakaria Yoseph Tien dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sumatera yang memaparkan materi tentang Hutan Adat.

Pametari selanjutnya adalah Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH, akademisi dari Universitas Syiah Kuala yang memberikan materi terkait konsep Mukim dan Gampong di Aceh.

Pemateri dari Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma juga menyampaikan materi terkait upaya fasilitasi komunitas masyarakat adat dalam mendapatkan Hutan Adat.

Rintho Tri Hasworo, praktisi advokasi masyarakat adat juga berbagi cerita, terkait upaya advokasi masyarakat adat yang dilakukan di Indonesia.

Sesi terkhahir adalah materi tentang Pemetaan Partisipatif yang diberikan oleh Diarman dari Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 

Materi ini bertujuan mengenalkan pentingnya dan aplikasi pemetaan partisipatif bagi peserta lokalatih.

Sambutan penutupan diberikan oleh Christriyati Ariani,  dengan menitipkan pesan kepada para pihak dalam upaya-upaya pelindungan dan pemajuan masyarakat adat. (*)
 

Baca juga: Menjadi Saksi Konferensi Masyarakat Adat Papua