Permasalahan Kenaikan Pangkat Guru Itu Sensitif

GURU merupakan elemen penting dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan anak didik. Tenaga pengajar ini dituntut untuk terus berusaha memperbaiki kualitas pengajaran dan berusaha memberi metode terbaik untuk anak didiknya.

Meski seperti itu idealnya, tetapi masih banyak permalasahan yang timbul di kalangan para guru sekarang ini. Permalasahan ini bukan hanya timbul di kalangan tingkat daerah, tetapi juga berlanjut ke guru-guru di hampir seluruh nusantara.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah gagal naik pangkat hingga menyebabkan guru kecewa, marah, dan bahkan stres. Contoh yang paling aktual terjadi di Kabupaten Pidie, dimana ratusan guru mendatangi BKPSDM setempat. Mereka kecewa karena proses pengusulan kenaikan pangkat jalan di tempat.

Permasalahan kenaikan pangkat ini sebenarnya sangat sensitif, karenanya dibutuhkan penjelasan yang memadai dan masuk akal dari staf BKSDM terhadap guru yang bertanya meng-apa pangkat mereka tidak naik. Sebab, jika penjelasan tidak memadai maka guru akan menaruh curiga seolah-olah harus dibayar dulu baru mau diproses kenaikan pangkat mereka.

Jika ini yang terjadi tentu saja sangat merugikan pegawai BKPSDM yang memang bekerja secara profesional. Apalagi sampai-sampai semua guru akan ‘memusuhi’ BKPSDM kare-na instansi itu dinilai penghambat mereka dalam hal mengu-rus kenaikan pangkat.

Sebelumnya diberitakan, ratusan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) kecewa terhadap Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie. Pa-salnya, guru yang telah lulus ASN tahun 2019 itu, gagal naik pangkat golongan III, meski telah dilakukan pengusulan.

Sejumlah guru ASN yang lulus CPNS tahun 2019 menda-tangi BKPSDM Pidie, Rabu (17/5/2023). Kedatangan guru yang didominasi perempuan dan memakai baju putih ke BKP-SDM tersebut untuk mempertanyakan penyebab ratusan guru gagal naik pangkat golongan III. Padahal, guru telah mengu-sulkan berkas ke BKPSDM setempat.
Berkas kenaikan pangkat diusul melalui Bagian Kepegawai-an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie. “Saat kami tanyakan kepada petugas BKPSDM, jawabannya ditolak naik pangkat oleh BKN," kata seorang guru yang minta nama-nya tidak ditulis.

Ia menjelaskan, untuk usulan naik pangkat dengan membu-at Surat Penilaian Kinerja (SPK), guru harus mengeluarkan bi-aya Rp 100 ribu per orang di Bagian Kepegawaian Disdikbud Pidie. SPK itu dibuat pada Oktober tahun 2022, di Bagian Pe-gawaian. “Diinformasikan pada kita, SK fungsional yang diu-sulkan akan keluar Januari 2023,” terangnya.

Kepala BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin, Lc, MH kepada ha-rian ini, Kamis (18/5/2023), mengatakan, berdasarkan lapor-an bidang terkait, ada beberapa yang belum bisa naik pangkat karena ada syarat yang belum terpenuhi sesuai disyaratkan BKN. Sementara seluruh PNS yang sudah lengkap syarat su-dah naik pangkat.

Kabid Mutasi BKPSDM Pidie, Khaidir kepada harian ini men-jelaskan, sesuai aturan bahwa pengembangan jabatan fungsi-onal harus melengkapi beberapa persyaratan, salah satunya sertifikat pendidik. “Rata-rata guru itu tidak miliki sertifikat pendidik sehingga belum bisa diangkat dalam jabatan fung-sional,” urainya.

Penjelasan seperti inilah yang dibutuhkan para guru, sehing-ga mereka akan terus melengkapi setiap adanya kekurangan persyaratan. Ingat, layanj guru dengan baik. Lembaga BPKS-DM ini dibentuk salah satu fungsinya adalah untuk mengurus keperluan ASN. Semoga!

POJOK

Ratusan guru kecewa pada BKPSDM Pidie akibat gagal naik pangkal
Semoga pahlawan pendidikan itu tidak naik darah ya

Pria uzur (73) di Montasik bacok istrinya hing-ga tewas karena cemburu
Ya ampun kakek, bukan banyak-banyak iktikaf di masjid

SEA Games 2023 berakhir, Indonesia berada di urutan tiga
Indonesia baru juara kalau yang dipertanding-kan jumlah penduduk