ISAD: Tidak Mungkin Kita Tuntut Bank Konvensional Sesuai Syariah

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Dr Teuku Zulkhairi MA menanggapi wacana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang kini menjadi pembicaraan masyarakat. Menurutnya, keinginan untuk menghadirkan bank konvensional di Aceh sungguh aneh.

“Bagi mereka, seolah bank konvensional ini menjadi solusi dari problematika layanan Bank syari'ah di Aceh selama ini. Tentu (wacana mengembalikan bank konvensional) ini cukup aneh,” kata Tgk Zulkhairi kepada Serambinews.com, Minggu (21/5/2023).

Menurutnya, kekurangan yang ada pada Bank Syariah seharusnya menjadi momentum memperbaiki bank tersebut, bukan justru menghadirkan kembali bank konvensional di Aceh.

“Bank konvensional tidak akan memungkinkan kita tuntut sesuai syari'ah. Berbeda dengan bank syar'iah yang sangat memungkinkan kita tuntut agar terus berjalan ke arah syari'at Islam yang kaffah,” ujarnya.

Pada intinya, ungkap Tgk Zulkhairi, di satu sisi bank syari'ah yang tidak betul-betul menjalankan prinsip-prinsip syari'ah telah membuat masyarakat Aceh terbelah dan muncul kisruh yang tajam. Padahal biasanya masyarakat Aceh selalu bersatu dalam isu-isu syar'iat Islam.

Di sisi lain, lanjut dia, dengan bank syari'ah di Aceh yang tidak benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syari'ah telah dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menghadirkan kembali bank konvensional di Aceh. Padahal, Aceh yang berstatus syari'at Islam seharusnya tidak ada lagi celah berbicara mengahadirkan kembali bank konvensional.

“Bank syariah seharusnya menangkap semua aspirasi masyarakat Aceh. Mereka harus memperbaiki kualitas layanan dan sistemnya agar betul-betul sesuai syari'at. Agar syari'ahnya bukan hanya simbol. Sehingga keberadaannya menjadi solusi bagi masyarakat Aceh dan dicintai oleh masyarakat,” ungkap Tgk Zulkhairi.

Jika bank syari'ah berlama-lama tidak merespon keinginan masyarakat Aceh yang ingin melihat bank syari'ah betul-betul bersyari'ah, maka masyarakat Aceh akan terus terbelah. Perbedaan-perbedaan akan semakin tajam bermunculan yang mengarah ke "konflik" masyarakat Aceh.

“Lihat saja bagaimana sebagian masyarakat Aceh memperolok-olok lembaga sekelas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh hanya karena statemen ketua MPU Aceh bahwa "menghalalkan riba yang haram bisa mengarah ke murtad",” tuturnya.

“Sementara kita tahu bahwa bank konvensional yang ingin dicoba hadirkan kembali adalah bank full riba. Apakah bank syari'ah di Aceh tidak melihat fenomena ini? Sungguh bank syari'ah adalah satu-satunya yang harus bertanggungjawab,” tandasnya.

Untuk itu, Sekjen ISAD berharap bank syariah di Aceh untuk segera perbaiki sistemnya agar sesuai dengan ajaran Islam. Dari aspek pelayanan, bank syari'ah harus lebih baik dari bank konvensional. “Memang berat. Tapi ini harus dilakukan karena bank syar'iah di Aceh saat ini telah menjadi pertaruhan syari'at Islam,” demikian Tgk Zulkahiri.(*)

Baca juga: Ribut-ribut Revisi Qanun LKS, Ternyata Wacana Itu Usulan Pemerintah Aceh