MaTA Dukung Kejari Bener Meriah Ungkap Dugaan Penyimpangan Bansos, Sejumlah SKPK Sudah Diperiksa

Kemudian juga adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam beberapa item pada pelaksanaan program tersebut.

Perihal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Bener Meriah, Aulia, SH, kepada Serambinews.com, Minggu (28/5/2023).

Aulia mengatakan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya tersebut diketahui terkait memperdalam laporan masyarakat Bener Meriah terhadap dugaan penyalahgunaan dana Program Perlindungan Sosial.

Kemudian dana dukungan Dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Penurunan Tingkat Inflasi Melalui Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

"Dan juga dana Penyandang Disabilitas yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemkab Bener Meriah tahun anggaran 2022," ungkap Aulia kasi Pidsus Kejari Bener Meriah.

Baca juga: Kasus KDRT di Depok, Polda Metro Kembali Buka Upaya Damai Terakhir Sebelum Lanjut Perkara

Aulia menambahkan pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk penyelidikan kasus tersebut, yaitu atas dasar terbitnya surat perintah penyilidikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dan realisasi program yang bersumber anggaran dari Dana Tranfer Umum dan Dana Insentif Daerah tahun 2022. 

Selanjutnya aulia menjelaskan, untuk mendalami laporan masyarakat tersebut, tim kejaksaan Negeri Bener Meriah sudah memanggil sejumlah SKPK dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

"Dari hasil penyusuran kami, anggaran DID tahun 2022 yang berjumlah Rp 8.907.104.000 hanya diterealisasi sekitar 58 persen.

Sedangkan dana DTU dari Rp 2.232.727.578 diterealisasi hanya 90 persen.

Namun begitu kita akan terus memperdalam kasus ini, dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pemeriksaan hingga ke tingkat desa," jelasnya. (*)

Baca juga: Suami Mandul, Istri Main Sama Pria Lain Sampai Punya Anak, Ketahuan Pas Keceplosan ke Mertua