Mahfud MD Bantah Ada Upaya Penjegalan Anies Baswedan, Sebut Bisa Gagal Capres karena Internal

SERAMBINEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mafud MD meminta koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan tetap kompak agar bisa mendapat tiket capres.

Mahfud menegaskan, tidak ada penjegalan Anies untuk menjadi capres seperti yang diprediksi mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal,’ ujar Mahfud usai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT pada Kamis (1/6/2023)

Mahfud menduga, penjegalan itu justru sangat mungkin dilakukan oleh internal koalisi. Namun, kata dia, pihak yang merasa dijegal malu untuk mengumumkan bahwa kegagalan untuk menjadi capres justru dari internal.  

"Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih, cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana," katanya.

"Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri,’ tambahnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengatakan proses Peninjauan Kembali (PK) kepengurusan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko adalah pembajakan partai politik.

Dia mengatakan, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut, Partai Demokrat senyata-nyatanya dibajak dan pencapresan Anies Baswedan digagalkan oleh orang yang memiliki jabatan dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Kita mengerti jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies dijegal kekuasaan," ujar Denny lewat keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).

Denny mengatakan, seharusnya Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Baca juga: Anies Baswedan Mengaku Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres, Kapan Diumumkan?

Tanggapan Demokrat

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari partainya, Nasdem dan PKS solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. 

Hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang berpesan agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjaga soliditas sehingga tak ada yang saling menjegal. 

Menurut dia, dugaan Anies akan dijegal untuk maju dalam pesta demokrasi tak berasal dari internal koalisi, melainkan pihak eksternal. 

"Isu penjegalan (Anies), kriminalisasi dan sebagainya tak muncul dari ruang hampa. Indikasi-indikasinya ada," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (2/6/2023). 

Ia menjelaskan, berbagai daya dan upaya terus dilakukan untuk menjegal agar mantan gubernur DKI Jakarta itu tak maju sebagai bakal capres, termasuk mengganggu tiga partai politik (parpol) pengusung yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

"Namun demikian, kami menghormati pernyataan Prof Mahfud MD untuk menjaga kekompakan koalisi," ujarnya.

Kamhar memastikan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat solid. 

Menurut dia, ketiga parpol itu memiliki konsep perjuangan yang sama dalam mewujudkan agenda-agenda perubahan untuk kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih aman, demokrasi yang berkualitas, serta hukum yang berkeadilan.

"Berbagai dinamika yang dihadapi, bukannya melemahkan tekad dan semangat koalisi dan Mas Anies, malah semakin menguatkan tekad dan semangat mewujudkan perubahan dan perbaikan sebagai ikhtiar menunaikan janji-janji kemerdekan," kata Kamhar.

Baca juga: VIDEO Anies Baswedan Sebut Cawapres Pendampingnya di Pilpres 2024 akan Jadi Kejutan

Cawe-cawe Presiden

Sebelumnya, sejumlah pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan oleh para pemred seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore kemarin.

Baca juga: Sikap Cawe-cawe Disebut Bisa Runtuhkan Kenegarawanan Jokowi ke Depan

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, seusai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

"Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju," kata Sutta, mengutip pernyataan Jokowi. Baca juga: PDI-P Yakin Jokowi Cawe-cawe Sesuai Adab, Tak Akan Intervensi Hasil Pemilu

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan, cawe-cawe Presiden dilakukan untuk kepentingan pemilu yang demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey, Senin malam.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata dia.

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Baca juga: Russian House Indonesia dan Koperasi HKTI Aceh Salurkan Bantuan Sembako dan Alat Tulis

Baca juga: Ini Prakiraan Cuaca di Jakarta, Bandung dan Kota Besar Lainnya Besok, Sabtu 3 Juni 2023

Baca juga: Warga Aceh Gelar Syukuran dan Doa Atas Kemenangan Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turki

Sudah tayang di Kompas.com: Mahfud Tegaskan Tak Ada Penjegalan Capres, Sebut Anies Bisa Gagal karena Internal