Macet Tak Kunjung Usai, Irmawan Minta Dirjen Cipta Karya PUPR Tangani Ruas Jalan Ulee Kareng

“Hasil kunjungan langsung komisi V ke kawasan Ulee Kareng, Pemko Banda Aceh sudah menyanggupi menyiapkan Dana Insentif Daerah (DID) dan akan membebaskan lahannya, hanya untuk penataan fisik yang diperlukan dari anggaran APBN,” ujar Gus Ir, panggilan akrab Irmawan.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPR RI asal Aceh H Irmawan SSos MM meminta kepada Kementerian PUPR RI untuk menaikan anggaran pembangunan dan masukan beberapa pembangunan di Aceh menjadi program prioritas pada tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Irmawan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Eselon I Kementerian PUPR RI, Selasa (13/6/2023).

Dalam rapat itu Irmawan menyampaikan kondisi kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh, yang saat ini padat dan agak kumuh yang sangat menganggu aktivitas masyarakat, sehingga perlu ada intervensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Hasil kunjungan langsung komisi V ke kawasan Ulee Kareng, Pemko Banda Aceh sudah menyanggupi menyiapkan Dana Insentif Daerah (DID) dan akan membebaskan lahannya, hanya untuk penataan fisik yang diperlukan dari anggaran APBN,” ujar Gus Ir, panggilan akrab Irmawan.

Terkait Bundaran Ulee kareng Irmawan menekankan, pembangunan bundaran tersebut perlu menjadi prioritas lantaran sudah menjadi “janji” komisi V yang saat itu hadir bersama Dirjen Cipta Karya di lokasi Simpang Tujuh.

Pada kesempatan yang sama Irmawan juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen administratif dan pembebasan lahan. (*)

Baca juga: Anggota Komisi 3 DPR RI Dek Gam Perbaiki Jalan Rusak di Lawe Loning Aman Aceh Tenggara