Berita Kutaraja

Dewan Desak Pembayaran Gaji Perangkat Gampong di Banda Aceh, Tertunggak Selama 2 Bulan

“Gaji atau penghasilan tetap (Siltap) perangkat gampong belum dibayarkan selama selama 2 bulan yaitu bulan Mei dan Juni,” kata Musriadi.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Anggota DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, SPd, MPd 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gaji atau penghasilan tetap (Siltap) perangkat gampong di Banda Aceh belum dibayarkan selama selama 2 bulan yaitu Mei dan Juni.

Oleh karena itu, sejumlah keuchik pun mengadukan hal itu kepada DPRK Banda Aceh.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi, SPd, MPd kepada Serambinews.com, Minggu (18/6/2023).

Ia mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh segera membayar gaji kepala desa atau keuchik dan perangkat gampong lainnya setiap bulannya, sebagaimana komitmen Pj Wali kota Banda Aceh

“Gaji atau penghasilan tetap (Siltap) perangkat gampong belum dibayarkan selama selama 2 bulan yaitu bulan Mei dan Juni,” kata Musriadi.

“Kita meminta Pemko agar membayarkan gaji mereka setiap bulan, jangan seperti sekarang, dua bulan belum terbayarkan,” ujarnya.

Musriadi mengakui, pihaknya sangat menyesalkan adanya gaji perangkat gampong yang belum dibayarkan.

Sedangkan keuchik dituntut bekerja dengan baik melayani masyarakat.

Menurut Musriadi, seharusnya hal tersebut menjadi prioritas untuk disegerakan pembayarannya, mengingat sebentar lagi meugang dan lebaran Idul Adha. Menurutnya, kejadian seperti itu tidak perlu terjadi di Kota Banda Aceh

“Ini kan mau lebaran Idul Adha, jadi, keuchik juga memiliki kebutuhan yang sama, bagaimana nasib mereka jika jerihnya tidak dibayarkan, kasihan para keuchik,” katanya.

Terang Musriadi, Pemko Banda Aceh dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) harus memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini,

Jangan sampai saat lebaran, keuchik belum menerima haknya sebagai pemimpin di gampong.

“Ini demi keberlangsungan aktivitas dan operasional di gampong, Pemko harus punya solusi untuk hal ini,” tukas dia.

“Ini penting karena pemerintahan gampong merupakan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat gampong,” tutupnya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved