Anas Urbaningrum Sindir SBY, Ingatkan Kader PKN Jauhi Sifat Zalim dan Tidak Memperalat Kekuasaan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menyindir mantan petingginya di Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKN di hadapan para kadernya, Sabtu (15/7/2023).

Mulanya, Anas berpesan kepada para kader PKN agar menjauhi sifat zalim seandainya terpilih menjadi pemimpin serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.

"Tidak boleh menggunakan dan memperalat kekuasaannya dan kewenangannya untuk mencelakai pihak lain, untuk menindas pihak lain, menyingkirkan pihak lain, mempersekusi pihak lain," kata Anas di Hotel Sahid Jaya, Sabtu malam.

"Fungsi kekuasaan bukan itu, tapi menggerakkan energi untuk kebaikan," lanjutnya.

Ia kemudian menunjuk beberapa petinggi partainya, seperti Gede Pasek Suardika hingga Sri Mulyono, sebagai orang-orang yang kemungkinan menjadi pemimpin kelak.

"Jika dipercaya menjadi pemimpin, saya berharap jangan pernah pidato dari Jeddah," ungkap Anas.

"Itu misalnya. Karena itu bukan pidato tapi ekspresi kezaliman. Itu contoh, contoh," ujarnya disambut riuh sorak-sorai kader PKN.

Baca juga: Bebas dari Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum Singgung Skenario Manusia hingga Mohon Maaf

Pidato dari Jeddah ini merujuk pada pidato SBY yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pada 4 Januari 2013, ia mengatakan, setelah kunjungan kenegaraan ia akan melakukan ibadah umrah. Doa khusus akan dipanjatkan, meminta petunjuk terkait kisruh Partai Demokrat yang menyeret nama Anas cs.

Baca juga: Anas Urbaningrum Sampaikan Pidato Politik di Monas, Singgung Soal Keadilan

"Saya akan memohon petunjuk Allah agar saya dituntun mengambil keputusan yang baik. Menyelamatkan Partai Demokrat tentu solusi yang akan saya pilih. Nanti tentu benar-benar rasional. Semua itu bisa terlaksana setelah mendapat ridho dari Allah," ujar Yudhoyono di Jeddah, Senin (4/1/2013).

SBY berjanji akan segera memberikan keputusan.

Yudhoyono menambahkan, yang dibutuhkan Partai Demokrat saat ini adalah solusi dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya dukungan partai menjadi 8 persen.

Selain itu, Presiden juga memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus korupsi secara konklusif.

"Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kami terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah," kata dia.