Anas Urbaningrum Sindir SBY, Ingatkan Kader PKN Jauhi Sifat Zalim dan Tidak Memperalat Kekuasaan

"Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi," tambahnya.

Baca juga: VIDEO Anas Urbaningrum Bakal Beri Kejutan dalam Pidatonya Usai Bebas dari Lapas Sukamiskin

Dalam pidato di Hotel Sahid Jaya, Anas melanjutkan, pemimpin harus adil dan tidak boleh "ngamukan dari belakang" setelah kompetisi perebutan kekuasaan yang keras atau bahkan kasar.

Pemimpin, menurutnya, tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi hasil kompetisi yang tak menguntungkan dirinya dan kelompoknya, tetapi harus menunggu pertarungan berikutnya digelar.

"Jangan misalnya bisik-bisik kepada aparat hukum di daerah, 'tolong dong itu', misalnya. Contoh, contoh," sebut Anas lagi-lagi diiringi tepuk tangan meriah para kader PKN.

Sebagaimana diketahui, Anas merupakan politisi yang sebelumnya tersangkut korupsi proyek Hambalang.

Keterlibatan Anas dalam kasus tersebut diungkap oleh Nazaruddin saat menjadi bendahara Partai Demokrat.

Tudingan ini membuat gerah Anas. Bahkan, Anas pernah menyatakan siap digantung di Monas apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

"Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," ujar Anas di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2012).

Baca juga: Anas Urbaningrum Bebas dari Lapas Sukamiskin 11 April 2023, Bakal Disambut Loyalis

Kemudian ketika namanya semakin santer dikaitkan dengan kasus Hambalang, Anas mengingatkan KPK tidak perlu repot-repot mengurusi.

Ia menganggap pernyataan Nazaruddin yang pertama kali menyebut Anas terlibat dalam kasus itu sebagai ocehan dan karangan semata.

"Saya tegaskan, ya, KPK sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa? Karena itu, kan, asalnya ocehan dan karangan yang tidak jelas. Ngapain repot-repot," ujarnya

Dari "nyanyian" Nazaruddin. KPK pun melakukan penyelidikan. Anas lantas ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2013. Anas baru ditahan pada Januari 2014.

Sebulan setelahnya tepatnya 23 Februari 2014, dia menyatakan mundur dari ketua umum sekaligus kader Demokrat. Vonis terhadap Anas dijatuhkan pada September 2014.

Saat itu, Majelis Halim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Anas 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.