Serap Aspirasi, Haji Uma Kunjungi Kantor Bappeda Aceh Selatan 

Selain itu, kata Haji Uma, mengenai subtansi volume penggunaan anggaran yang di tentukan oleh pemerintah pusat dalam peraturan Kementrian Keuangan sudah punya tupoksi masing-masing dan harus dievaluasi kembali. 

"Tupoksi itu kira-kira yang tidak terserap, kira-kira bisa di arahkan ke yang lain jangan presentasenya di kunci, memang ada aturan di sana ada tentang dana pendidikan 20 persen, Kesehatan 20 persen tapi itu undang-undang," kata Haji Uma.

Tapi, Sebut Haji Uma, ada Peraturan Menteri Keuangan yang dibuat skala prioritas.

"Sebenarnya skala prioritas itu tidak bisa berlaku secara umum (Nasional), tapi juga harus melihat aspek-aspek serta kebutuhan di daerah itu sendiri," pungkasnya.(*)