Tawuran Remaja Tanggung Jawab Pemimpin

Tawuran Remaja Tanggung Jawab Pemimpin

SERAMBINEWS.COM - Dalam Islam, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap umatnya dan diharapkan dapat menjalankan peran dengan penuh integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap rakyat.

Begitupun kepala keluarga yang akan bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya.

“Saat ini berapa banyak dari mereka yang menjadi orang lalai dan sibuk, sehingga enggan melaksanakan ibadah dalam kehidupan mereka, di depan anak dan istrinya? Remaja yang terlibat tawuran dan pelaku kejahatan lainnya tanggung siapa?,” tanya Pengurus Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Aceh, Tgk Junaidi SH, Kamis (3/8/2023).

Ia menguraikan, pernyataan Imam Al-Ghazali dalam edukasi terhadap pendidikan kepada anak menyebutkan bahwa anak menerima setiap apa yang dilukiskan ke dalam benaknya dan dia cenderung pada arah yang ingin dibina si anak tersebut.

Jika dibiasakan serta diajarkan kebaikan, anak pun tumbuh di atas kebaikan itu, kemudian dia berbahagia hidup di dunia dan akhirat.

Juga ikut berpahala kedua orang-tuanya dan juga setiap pengajar serta pelatih-nya.

Namun apabila anak dibiasakan padanya keburukan serta diabaikan sebagaimana dibiarkan binatang ternak, niscaya dia celaka dan binasa.

Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat.

Tgk Junaidi menjabarkan tujuh aspek yang harus diperhatikan oleh pemimpin dalam mencegah kenakalan remaja, seperti tawuran, menurut hukum Islam dan sistem hukum di Indonesia.

Pertama, menurut dia adalah Pendidikan dan Kesadaran.

“Pemimpin harus mengedepankan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perdamaian, toleransi antar agama dan suku, serta cara penyelesaian konflik secara damai. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan dapat membantu mengurangi pemahaman yang sempit dan radikal,” ujarnya.

Kedua adalah Penegakan Hukum yang Adil. Pemimpin harus memastikan bahwa sistem hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.

Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan, dan pelanggar hukum harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memandang status sosial, agama, atau suku.

“Ketiga yakni dialog antar agama dan antar budaya. Pemimpin harus mendorong dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara berbagai agama dan budaya. Dialog ini dapat membantu memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain, sehingga mendorong terjalinnya rasa saling pengertian dan mengurangi potensi konflik,” paparnya.

Aspek keempat, kata dia, Pembangunan Ekonomi dan Sosial. Sebagai pemimpinharus mengupayakan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kemiskinan seringkali menjadi pemicu konflik dan tawuran, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sangat penting.

Selanjutnya aspek yang kelima yakni Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan dan Masyarakat Sipil.

“Pemimpin perlu bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan masyarakat sipil dalam upaya mencegah tawuran. Kolaborasi ini dapat memperkuat pesan-pesan perdamaian dan toleransi serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan tawuran,” jelasnya.

Lalu yang keenam adalah pengawasan terhadap Isu Radikalisme. Sebagai pemimpin harus memperkuat pengawasan terhadap isu-isu radikalisme yang bisa mempengaruhi masyarakat.

Radikalisme dapat memicu konflik dan kekerasan. oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan dengan baik.

“Ketujuh, pemimpin harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tawuran. Masyarakat harus dilibatkan dalam merumuskan solusi dan mengidentifikasi faktor penyebab konflik di lingkungannya,” sebutnya

Tgk Junaidi berpesan bahwa, pencegahan tawuran memerlukan upaya yang berkesinambungan dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat. (*)