Partai Politik Harus Beradaptasi

PASCA-MoU Hesinki, ada banyak keistimewaan dan kekhusus-an yang diberikan pemerintah pusat terhadap Aceh, sejalan de-ngan proses perdamaian itu sendiri. Salah satunya adalah pem-bentukan partai politik lokal (parlok) di Aceh. Partai politik lokal dianggap bisa menyalurkan aspirasi politik masyarakat Aceh di tingkat lokal, khususnya bagi mantan kombatan GAM, korban konflik, dan pihak terkait lainnya yang ingin memperjuangkan 'marwah' masyarakat Aceh. Ini semua sebagai konsekuensi dari penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI. Sejumlah keistimewaan itu kemudian termak-tub dalam U Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Adanya parlok tentu memperbanyak jumlah partai yang bisa menjadi wadah masyarakat Aceh dalam menyalurkan aspirasi politik. Jika di provinsi lain ada 18 partai, di Aceh menjadi 25, karena ada penambahan 6 partai politik lokal.

Bagi masyarakat Aceh tentu saja ini angin segar. Ada lebih ba-nyak pilihan dibandingkan warga di provinsi lain. Bagi parlok dan parnas, ini adalah sebuah tantangan. Arena persaingan perebut-an dukungan masyarakat menjadi sangat kompetitif.

Parlok bersaing sesama parlok, dan dengan partai nasional (Par-nas) dalam memperebutkan suara pemilih. Oleh karena itulah, un-tuk meraih dukungan masyarakat, sangat dibutuhkan strategi peme-nangan yang tepat. Seluruh aspek harus disinergikan, mulai dari kepemimpinan, kepengurusan, program kerja, dan sebagainya.

Salah satu parlok yang terus memperkuat kepengurusan dan jaringan adalah Partai Aceh (PA).
Pada Sabtu (5/8/2023) kemarin, Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar melantik pengurus Partai Aceh periode 2023-2028. Muzakir Manaf (Mualem) dan kawan-kawan di-lantik setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PA perio-de 2023-2-28 dalam Mubes ke-3 pada Minggu 26 Februari 2023.

Ketua Umum DPP PA Muzakir Manaf dalam sambutannya me-ngatakan, Partai Aceh punya karakter yang lahir dari rahim rak-yat Aceh. Partai ini mengusung kearifan lokal dan konsisten terus memperjuangkan implementasi MoU Helsinki.

Dengan struktur partai yang kuat serta basis pemilih yang je-las, mungkin PA kini lebih percaya diri. Jauh-jauh hari sudah di-susun strategi pemenangan. Misalnya saja, mereka memasang mantan kepala daerah dari Partai Aceh agar maju menjadi ca-lon anggota legislatif. Ini salah satu strategi untuk mendominasi kembali kursi legislatif. Partai ini pernah menorehkan suara ter-banyak pada pemilu 2009. Namun pada tahun 2014 dan 2019 perolehan suara terus menurun.

Seperti dikatakan Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Poli-tik Indonesia, Refly Harun, saat menjadi pembicara dalam bimbing-an teknis (bimtek) PA di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada Sabtu (5/8/2023), salah satu cara yang harus dilakukan Partai Aceh dalam mendongkrak perolehan kursi di DPRA pada Pemilu 2024 mendatang adalah mengubah materi 'jualan' politik.

"Partai Aceh menurut saya ke depan tidak bisa lagi jualan per-janjian MoU Helsinki dan sejarah. Kita harus move on. Kan ti-dak mungkin tema jualan pada pemilu 2009 sama dengan pemi-lu 2024," ujar Refly.

Tentu bukan cuma Partai Aceh. Partai politik apa pun jika ingin 'berumur panjang' harus menyesuaikan diri dengan kebutuh-an masyarakat. Kepercayaan menjadi esensi hubungan kedua-nya, karena partai politik membutuhkan dukungan masyarakat untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itulah, Parpol tidak boleh memanfaatkan suara rakyat sekadar legalitas untuk meraih ke-kuasaan, lalu melupakan mereka setelah pemilu berlalu. Upa-ya Parpol terus menjaga kepercayaan masyarakat memang tidak mudah. Ini menjadi tantangan berat, termasuk bagi Partai Aceh. Sebab, dalam sejumlah survei, Parpol menjadi salah satu institu-si publik yang paling tidak dipercaya masyarakat.(*)

POJOK

Refly Harun: PA harus ubah materi jualan politik
Memangnya masyarakat ingin beli apa, pak?

Kepesertaan PNA dalam pemilu digugat
Jalan mendaki selalu butuh tenaga ekstra

Aceh Tamiang siap bangun RSUD baru
Yang harus digalakkan perilaku hidup sehat, pak!