Akademisi Dr Alfian Sebut Unjuk Rasa di PT Perta Arun Gas Berdampak Terhadap Investasi Migas di Aceh

Akademisi kampus di kota Lhokseumawe Dr Alfian, MA mengatakan, aksi demo, Kamis, 10 Agustus 2023 lalu yang mengatas namakan masyarakat dari 11 desa lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG) berharap semoga ke depannya tidak terjadi lagi. 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Investasi membutuhkan iklim sosial dan politik yang kondusif berupa stabilitas keamanan dengan karakter masyarakat yang terbuka. 

Dalam konteks politik lokal, pasca MoU Helsinki, transisi dan peralihan kekuasaan di Aceh selalu berjalan demokratis dan damai.

Akademisi kampus di kota Lhokseumawe Dr Alfian, MA mengatakan, aksi demo, Kamis, 10 Agustus 2023 lalu yang mengatas namakan masyarakat dari 11 desa lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG) berharap semoga ke depannya tidak terjadi lagi. 

Ia menuturkan tidak terbantahkan lagi bahwa Aceh merupakan provinsi yang kaya potensi sumber daya alam dan mineral, seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi (migas), dan lain sebagainya.

Sebab menurut akademisi Lhokseumawe tersebut, aksi di depan perusahaan kawasan Gampong Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu atau sekitar 7 km barat Kota Lhokseumawe ditakutkan akan berakibat fatal bagi keberlangsungan serta kepercayaan investor masuk ke Aceh.

Khususnya investor migas di wilayah kerja lhokseumawe dan Aceh Utara. 

Baca juga: VIDEO - Warga Blokir Jalan Masuk ke PT PAG Lhokseumawe, Pekerja Terjabak Diluar dan Dilarang Masuk

"Kebiasaan aksi demo seringnya berdampak bagi iklim investasi, investor tidak akan masuk ke wilayah itu, jika situasi tidak kondusif atau masih terjadi kekacauan, baik itu aksi unjuk rasa, kekerasan serta premanisme di tengah masyarakat.” kata Alfian kepada Serambinews.com, Sabtu (12/8/2023).

Alfian mengajak mari sama-sama bagi semua stakeholder bergerak untuk membangun Aceh. Menjaga dan menjamin agar investasi berjalan baik. 

Apalagi ke depannya ada beberapa investor yang ingin masuk, seperti investor sawit, kopi, tambang perminyakan masyarakat, dan perikanan.

Ia mengatakan Pj Gubernur Aceh pernah berjanji pengusaha luar untuk berinvestasi di Aceh, tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. 

Garansi yang diberikan kita permudah birokrasi sesuai aturan dan bicara keamanan justru tidak ada masalah lagi. 

"Pengusaha luar wajib menggandeng BUMD di kabupaten/kota, sehingga dana bisa masuk ke masyarakat. Yang penting kita harus kompak dan bersatu sehingga Aceh lebih sejahtera. 

Baca juga: Demo PT PAG Berlanjut, Kini Warga Blokir Jalan, Pekerja Terjebak di Luar Karena Dilarang Masuk

Nah ini, terkait aksi yang mempermasalahkan tenaga kerja serta dana TJSL/CSR menurut saya pastinya sebuah perusahaan telah memikirkan hal tersebut secara matang dan terukur untuk dipergunakan di desa-desa binaan.

Dan sesuai perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi kearifan lokal setempat bukan saja Kecamatan Muara Satu, tapi juga masyarakat Kota Lhokseumawe secara keseluruhan," ucapnya.