Mencari Politisi Berintegritas

Dr Phil Munawar A Djalil MA, Pegiat dakwah dan peminat studi politik, tinggal di Cot Masjid Banda Aceh

ATMOSFER politik tanah air sudah mulai terasa hangat seiring dengan akan berlangsungnya Pesta Demokrasi Pilleg dan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Baliho, spanduk dan sejenisnya mulai bertebaran dimana-mana. Potret dengan berbagai macam gaya dipertontonkan agar masyarakat mengenal calon dan ujung-ujungnya minta dipilih. Apalagi terhitung 19 Agustus 2023 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU telah mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD dan DPD.

Bagi kita semua boleh menjadi calon baik itu calon presiden, calon DPR maupun calon DPD layaknya ikan semua berhak menjadi calon baik ikan teri, mujair, bandeng, ungkot suree bahkan eungkot buekuem pun berhak untuk itu asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan dan yang terpenting para calon ini telah diuji integritasnya.

Secara ideal berbicara tentang integritas dalam politik memang cukup problematik karena tema integritas politik di satu pihak ditertawakan di antara para ahli dan di lain pihak telah dikorupsi oleh para politisi sendiri. Sehingga kemudian ada argumen berbau sinisme pragmatis bahwa politik sering dianggap sebagai bisnis yang kotor maka mencari politisi yang berintegritas, jujur, peka, cakap sama dengan bikin dan sepi ing pamrih sulitnya minta ampun bagai mau mencari jarum kecil di tengah tumpukan jerami dan yang lebih tragis lagi bagai mencari perawan di sarang pelacur. Nah.

Integritas

Penempatan integritas ke dalam bangunan atas ideologi yang hanya berfungsi melegitimasikan struktur-struktur kekuasaan yang mapan, dengan harapan bahwa perbaikan integritas para politisi akan menunjang perbaikan dalam kehidupan masyarakat, hal itu dianggap naif, kolot, tidak realistis, bahkan dicurigai sebagai ideologis sendiri. Di lain pihak para politisi terus menerus menceramahi masyarakat mengenai manusia utuh dan nilai-nilai kebangsaan, kewajiban dan tanggung jawab, tentang perlu adanya etos macam-macam, tentang kritik yang harus membangun dan lain sebagainya.

Akan tetapi menurut hemat saya tidak kalah pentingnya agar kita tidak menarik kesimpulan yang salah dari inflasi moralisme yang mengorupsikan itu. Bukan sinisme dan defeatisme moral yang kita butuhkan, melainkan agar standar-standar integritas sebagai bentuk moralitas umum ditegakkan kembali. Meskipun benar bahwa himbauan-himbauan moral tidak akan membongkar kemunafikan yang meresapi sebuah budaya politik, namun tanpa integritas para politisi tidak akan mampu memberantas kanker korupsi moralitas umum.

Kita perlu membangun sebuah landasan moral di mana orang diharapkan kembali merasa malu kalau ia bertindak dengan tidak jujur. Tetapi apakah masuk akal untuk menuntut kejujuran dalam bidang politik? Bukankah berpolitik sama dengan air comberan yang kotor?

Apa yang dimaksud dengan tuduhan bahwa politik itu kotor? Kiranya pertama-tama bahwa berpolitik berarti mencari dan mempertahankan kekuasaan. Untuk memperebutkannya orang harus keras, licik, pintar main bujuk ataupun memeras. Lawan harus dipukul tanpa ampun dan sahabat yang menjadi terlalu kuat harus dijegal sebelum menjadi ancaman.

Menurut pandangan ini jangan kita mengandaikan kesetiaan dan jangan percaya pada cita-cita para politisi, yang mereka cari hannyalah kekuasaan dan demi kekuasaan itu segala nilai lain harus dikorbankan. Maka tepat sekali kalau banyak orang bilang bahwa cita-cita luhur dan tujuan-tujuan terpuji para politisi tidak lebih dari sekadar kamuflase belaka. Bagi kepentingan mereka yang sebenarnya adalah kekuasaan. Mereka hanya bisa bercuap-cuap saja tanpa tindakan yang nyata atau “NATO” (No Action Talk Only).

Pada umumnya diandaikan bahwa tidak mungkin orang mencapai kedudukan berkuasa tanpa praktik-praktik kotor semacam itu. Tidak ada politisi berhasil yang tidak mengotori tangannya. Yang dimaksud bukan bahwa semua politisi secara pribadi bermoral bejat, melainkan bahwa kejujuran harus ditinggalkan di rumah kalau mereka mau mencapai sukses. Jadi, meskipun barang kali ada politisi yang sebagai pribadi dinilai jujur, tetapi diandaikan bahwa kejujuran itu harus mereka parkir di luar gedung permainan politik.

Bisnis politik

Politik dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya bersama keluarga dan konco-konconya. Di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasaan politik, demi untuk memenangkan suatu cause, melainkan ia sendiri menjadi kotor. Satu-satunya cause itu adalah pamrih pribadi, kekayaan dan kekuasaan.

Hal itu terjadi oleh ungkapan tentang kekotoran bisnis politik dinyatakan sebagai sudah biasa, “aji mumpung, pajan chit lom” dan memang sudah dengan sendirinya demikian. Ucapan itu di satu pihak mengungkapkan pendapat sinis bahwa nilai-nilai bangsa yang sering dicuap-cuapkan, sebenarnya tanpa relevansi bagi kehidupan politik nyata.

Di lain pihak orang yang tidak mau menerima bahwa penggunaan kekuasaan di luar batas hukum adalah sesuatu yang lumrah, dicap sebagai bodoh dan naif. Pernyataan tentang kekotoran hakiki bisnis politik ternyata bukan sebuah deskripsi, melainkan bersifat ideologi. Fungsinya adalah melicinkan jalan bagi mereka yang memang bersedia main kotor demi kepentingan mereka sendiri. Pernyataan yang selfserving dan selffulfilling itu kedengarannya rendah hati dan realistis. Tetapi sebenarnya adalah kerendahan hati yang palsu dan realisme yang bohong.